Terakhir pesan Bima Arya, keterbatasan anggaran Kota Bogor agar dioptimalkan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang menjadi target tahun 2023. Sehingga, perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan harus satu visi, memahami target pembangunan 2023.
Sehingga dalam perencanaan dan penganggaran lebih rasional, selektif dan kebersamaan, serta mendahulukan program prioritas yang mungkin lebih banyak di perangkat daerah lainnya.
Menambahkan, Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim mengatakan lewat Musrenbang kali ini, program – program yang sudah direncanakan Pemkot Bogor bisa terlaksana dengan baik oleh semua sektor. “Mudah – mudahan semua rencana dan komitmen Pemerintah Kota Bogor bisa terlaksana dengan baik. Dan kita bersama – sama memiliki keinginan yang sama untuk terus berkontribusi kepada Kota Bogor setinggi – tingginya,” harap Dedie.
Musrenbang juga dihadiri Wakil Ketua DPRD Kota Bogor, Jenal Mutaqin dan Dadang Iskandar Danubrata. Sebagai Wakil Ketua I, Jenal menyampaikan pandangan dari lembaga legislatif yang juga bersama – sama mengawal program yang ada di Kota Bogor. “Satu kritik yang sedikit ingin saya sampaikan, pada waktu kami para wakil rakyat mengikuti kegiatan Musrenbang di tingkat kelurahan, ada beberapa usulan menahun, me-legend. Usulan yang berkali-kali diusulkan namun tidak pernah nampak dalam rencana pembangunan tingkat kota,” kata Jenal.
Sehingga, kata Jenal, hal ini perlu menjadi perhatian. Apalagi jika usulan tersebut merupakan pembangunan yang prioritas dan memiliki urgensi yang tinggi.
Di tempat yang sama, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor Rudy Mashudi melaporkan, Musrenbang tingkat kelurahan telah dilakukan sejak Desember 2021 dan diselesaikan di 68 kelurahan. Selanjutnya pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan dilaksanakan pada tanggal 9-16 Februari 2022, bertepatan dengan kondisi tingginya Omicron pada saat itu.
“Kemudian pelaksanaan konsultasi publik RKPD dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2022, kemudian pelaksanaan forum perangkat daerah yang dilaksanakan oleh setiap perangkat daerah dilaksanakan pada tanggal 11-20 Maret 2022. Yang terakhir pelaksanaan Pra-musrenbang yang sudah kita laksanakan pada tanggal 21-22 Maret 2022,” paparnya.
Sambung Rudy, Musrenbang tingkat Kota Bogor untuk penyusunan RKPD 2023, diharapkan seluruh proses penyusunan perencanaan yang sifatnya partisipatif bisa terus meningkatkan kualitas perencanaan yang lebih baik.
Untuk kemudian bisa disinergikan antara proses partisipatif, proses teknokratik yang menjadi rencana kerja perangkat daerah, proses politis melalui pokok-pokok pikiran dari anggota DPRD Kota Bogor dan juga proses top down berupa program prioritas baik dari pusat maupun pemerintah Jawa Barat.
Musrenbang kali ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Syarifah Sofiah, seluruh perangkat daerah, perwakilan dari Forkopimda, instansi vertikal, dan pemateri dari Sekretaris Bappeda Provinsi Jawa Barat, Lufiandi. (*)
