Pada era Kabinet Soekiman, pembagian THR bisa berupa uang setiap bulan di akhir bulan Ramadhan, yakni sebesar Rp 125 sampai Rp 200, yang sekarang setara dengan Rp 1.100.000 sampai Rp 1.750.000. Tidak hanya itu, tunjangan juga diberikan diberikan dalam bentuk tunjangan beras.
Protes kaum buruh terhadap pemberian THR
Pada tanggal 13 Februari 1952, dimulainya aksi protes dan demonstrasi dari kaum buruh terhadap pembagian THR yang diperuntukkan hanya untuk PNS saja. Hal tersebut dapat menimbulkan kesenjangan sosial antara kaum buruh dan pegawai negeri. Sebagai bentuk protesnya, para kaum buruh langsung menggelar mogok, sembari menuntut pemerintah untuk adil dalam memberikan tunjangan kepada mereka. Namun, tuntutan dari kaum buruh tidak dapat diterima oleh pemerintah.
Tak lama, perjuangan kaum buruh pada masa itu tidak sia-sia. Hal ini membuktikan bahwa pada tahun 1994, pemerintah akhirnya secara resmi mengeluarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I No. 04/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja di Perusahaan. (*)
