PKS Kabupaten Bogor
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Bogor menyatakan sikap bersama menolak keras atas kenaikan harga BBM. Foto : Fadilah/bogor-today.com

BOGOR-TODAY.COM, BOGOR– Dewan Perwakilan Daerah (DPD) PKS Kabupaten Bogor menyatakan sikap bersama menolak keras atas kenaikan harga BBM.

PKS menilai kenaikan harga BBM itu memberatkan masyarakat dan langsung dirasakan dampaknya oleh pedagang keliling, pengemudi ojek, pengemudi angkot, buruh, nelayan dan petani.

Meski pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak, namun hal itu dinilai tidak sebanding dengan kondisi masyarakat yang semakin terpuruk.

Ketua DPD PKS Kabupaten Bogor, Dedi Aroza mengatakan Pemerintah didesak untuk berani membatalkan keputusan ini guna memulihkan ekonomi rakyat.

“Kami menolak kenaikan harga BBM, karena ini memberatkan masyarakat dan langsung dirasakan dampaknya,”ucap Dedi Aroza kepada media di Kantor PKS, Cibinong, Rabu (07/09/202).

BACA JUGA :  Menu Sederhana Lezat dengan Tumis Genjer Bumbu Terasi yang Sedap dan Nikmat, Wajib Coba

Banyaknya keluhan dari masyarakat terkait berpenghasilan kecil serta belum pulihnya pasca krisis pandemi Covid-19, dan harga-harga semakin naik. PKS akan terus menyuarakan penolakan kenaikan harga BBM.

Untuk mengawal aspirasi penolakan kebijakan kenaikan harga BBM, Dedi Aroza mengajak kepada jajaran Fraksi PKS di DPRD Kabupaten Bogor untuk mengawal kebijakan tersebut hingga harga BBM turun.

“Kami sangat mengerti kesulitan rakyat dan menyatakan berpihak kepada mereka. Oleh karena itu PKS bersama rakyat terutama wong cilik, menolak keras kenaikan harga BBM,” tegas Dedi Aroza.

Sementara itu, Ketua Fraksi PKS Kabupaten Bogor, Fikri Hudi Oktiarwan juga menyampaikan pihaknya akan fokus kepada dampak dari kenaikan harga BBM seperti, anggaran pembinaan bagi UMKM diperbesar, beasiswa bagi pelajar juga peninjauan tarif angkutan dan sebagainya.

BACA JUGA :  Kecelakaan di Tol Jombang, Bus Rombongan SMP PGRI 1 Wonosari Tabrak Truk, 2 Tewas 15 Luka

“Kami fokuskan kepada hal-hal menyangkut jaring pengamanan sosial, tentu pemerintah daerah bisa menyiapkan itu,”katanya.

Fikri juga akan mendorong di perubahan anggaran yang dijadwalkan di bulan September ini, untuk bagaimana langkah kebijakan anggaran perubahan ada hal-hal yang diberikan ke masyarakat.

“Melihat siklus anggaran di penghujung tahun, pemerintah daerah juga tidak bisa membuat program yang berkenaan langsung dengan kenaikan harga BBM.”pungkasnya (Fadilah)

Bagi Halaman
============================================================
============================================================
============================================================