BOGOR-TODAY.COM, BOGOR – Adanya rencana terkait penghapusan jenis kepegawaian pegawai negeri sipil (PNS) atau tenaga honorer dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di tahun 2023 yang diterbitkan oleh Kementrian Pendayagunaan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).
Wali Kota Bogor Bima Arya melakukan pertemuan dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas di Jakarta, Senin (12/9/2022).
“Pertemuan ini adalah untuk mencari solusi atas persoalan rencana pengurangan non-ASN atau honorer,” ungkap Bima.
Bima menjelaskan, dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai percepatan proses pemetaan, validasi data, dan menyiapkan roadmap penyelesaian persoalan tenaga honorer.
“Kami bahas tahapan-tahapannya dan bagaimana memperjuangkan agar pelayanan publik bisa berjalan, tenaga honorer yang sudah lama bisa diperjuangkan dan kebutuhan-kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan bisa dipenuhi,” ujarnya.
Untuk menyusun hal-hal secara intens dan detail, kata Bima, disepakati pula pembentukan tim kecil antar lembaga.
