“Masyarakat butuh informasi terkait kelanjutan pembangunan Huntap ini, mau sampai kapan mereka tinggal di tempat tinggal sementara dengan kondisi yang sangat memprihatkan. Ada anak kecil, balita, manula yang kondisi kesehatannya buruk akibat tempat tinggal yang tidak layak,” uangkapnya.
Hasil audiensi yang dilakukan sejumlah kepala desa dengan beberapa anggota DPRD Kabupaten Bogor membuahkan hasil, meski keputusannya masih jauh dari harapan.
“Kami pun menyadari kekecewaan dari para kepala desa karena memang bencana ini terjadi pada tahun 2020 lalu, namun pembangunan hunian tetap bagi korban tak kunjung usai prosesnya sampe hari ini,” tutur Anggota DPRD Kabupaten Bogor, Aan Triana Al Muharom usai menerima audinesi para Kades.
Dewan pun berjanji akan fokus pada rancangan APBD perubahan tahun 2022 ini, untuk mempriotaskan percepatan pembangunan Huntap di wilayah Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor.
“Kami minta ke tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) untuk menganggarkan 1000 unit hunian tetap khusus di Kecamatan Sukajaya, dari 9 (sembilan) desa yang terdampak bencana banjir bandang tanah longsor,” kata Aan.
Adapun total anggaran yang harus dikeluarkan, dia menambahkan, sebesar Rp 62 miliar, diluar anggaran yang sudah ditetapkan untuk penyiapan lahan atau land clearing.
“Untuk kesiapan anggaran, nanti akan kami lihat di APBD perubahan. Kami tekankan kepada Pemkab Bogor dalam hal ini dinas terkait, segera realisasukan, kebutuhan ini harus dipenuhi untuk saudara-saudara kita yang ada dipengungsian,” tegasnya. (Fadilah)
