BOGOR-TODAY.COM, BOGOR – Penanganan kasus anak stunting memerlukan upaya menyeluruh dan didukung semua pihak. Untuk itu sejauh ini Pemerintah Kota Bogor telah melakukan berbagai upaya. Termasuk upaya-upaya yang bersifat pencegahan.
Pada acara Diseminasi dan Publikasi Hasil Pengukuran Data Stunting yang berlangsung 11 Oktober lalu, Sekretaris Daerah Kota Bogor, Syarifah Sofiah, mengungkapkan bahwa banyak hal yang sudah dilakukan untuk mengurangi jumlah anak stunting.
“Salah satunya memperkuat struktur sampai ke tingkat kelurahan, RT, RW dan posyandu dan dilantiknya Bunda Stunting sampai di tingkat kecamatan,” ujarnya.
Untuk mengetahui potensi kemungkinan terjadinya kasus stunting, menurut Syarifah diperlukan sebuah pemetaan. Tujuannya, ketika ada bayi dari nol bulan sampai lima tahun berat badannya masih rendah atau cenderung menurun dan menjadi potensi stunting, maka terhadap anak tersebut perlu diketahui apa penyebabnya dan perlu segera ditangani.
Apakah penyebabnya adalah kondisi status ekonomi, yakni dari keluarga menengah ke bawah atau tidak mampu. Atau disebabkan karena pola asuh di keluarganya.
“Misalnya anak ini dari keluarga dengan status ekonomi menengah ke atas tapi berat badannya kurang maka intervensinya tentu saja kepada pola asuh, mungkin ada yang salah dengan pola asuhnya, kita perbaiki pola asuhnya sehingga bisa terdeteksi gizi dan berat badannya,” jelasnya.
Informasi dalam pemetaan seperti itu, memang perlu dilakukan. Untuk itu Pemerintah Kota Bogor saat ini tengah melaksanakan program audit kasus stunting. Menurut Kepala DPPKB Kota Bogor, Rakhmawati, Audit Kasus Stunting (AKS) adalah kegiatan yang bertujuan mengidentifikasi risiko terjadinya stunting pada kelompok tertentu.
Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui penyebab seorang anak mengalami stunting, menganalisa faktor risiko penyebab sebagai penanganan kasus, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan tata laksana kasus dan upaya pencegahan yang harus dilakukan.
