Banyaknya jenis bantuan yang disalurkan di Kota Bogor, membuat perlu adanya sinergi antara Dinsos Kota Bogor, Dinsos Provinsi Jawa Barat dan Kemensos. Karena, menurut Rusli, banyak ditemukan kasus dimana salah satu warga menerima banyak sekali bantuan.
“Penyaluran yang mendadak dan ketidaktepatan dalam penyaluran akan kami bahas lebih lanjut dengan dinas terkait dan nantinya akan komunikasikan juga dengan instansi vertikal lainnya,” ujar Rusli.
Terakhir, dari persoalan kesehatan, Rusli mengimbau kepada warga Kota Bogor, yang merasa BPJS PBI-APBD nya tidak aktif, bisa langsung datang ke kelurahan untuk diaktivasi kembali, sebelum masuk ke rumah sakit.
Hal ini bertujuan agar tidak ada kendala yang dihadapi oleh masyarakat saat akan melakukan pengobatan.
“Jadi warga silahkan melapor dulu, nanti kasi kemas akan membantu,” tutup Rusli.
Sebagai penutup rapat, Gus M menilai Kasi Kemas yang kini dinilai sebagai ujung tombak dalam hal pelayanan, Komisi IV DPRD Kota Bogor pun berencana untuk mendorong Pemerintah Kota Bogor untuk bisa memberikan honor kepada para operator aplikasi Sahabat.
“Kami juga mendorong, agar kinerja operator aplikasi Sahabat ini bisa diapresiasi dengan adanya honor. Sehingga, kami akan memperjuangkan itu melalui Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bogor,” ungkap Gus M.
Lebih lanjut, ia pun mengungkapkan perlu adanya peningkatan dalam segi sarana prasarana penunjang untuk sektor keseahatan, yakni penambahan Posyandu. Gus M menilai perlu adanya pembangunan Posyandu baru guna memberikan pemerataan pelayanan kesehatan. Disamping perlu ditunjangnya program produk makanan tambahan (PMT) agar balita di Kota Bogor terbebas dari stunting.
“Jadi kapasitas SDM dan sarpras yang mendukung perlu ditingkatkan, sehingga persoalan klasik dalam hal pelayanan tidak lagi terjadi,” tutup Gus M. (Adv)
