BOGOR-TODAY.COM, CIBINONG – Musyawarah Pembangunan (Musrenbang) di tingkat desa dan kecamatan sedang bergulir DPRD Kabupaten Bogor meminta agar pembangunan efektif berdampak pada peningkatan pelayanan publik.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto meminta, pelaksanaan Musrenbang menjadi forum untuk menyerap aspirasi masyarakat akan Pembangunan yang dibutuhkan Publik.
Rudy meminta penentuan skala prioritas pembangunan dari semua usulan dari desa dan kecamatan yang masuk harus benar-benar mengedepankan aspek efektivitas untuk pemulihan ekonomi dan pembangunan sumber daya manusia.
“Saya minta pembahasan di tingkat Kecamatan juga mengacu pada garis besar rencana pembangunan daerah,” kata Rudy.
Bersinergi dan menghasilkan pembangunan yang efektif dan berdampak terhadap peningkatan kualitas pelayanan Publik, menciptakan lapangan kerja baru, mengurangi angka pengangguran.
“Dan tentunya mencegah penghamburan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi perekonomian,” papar politisi Gerindra itu.
Rudy memberi catatan penting agar Musrembang menjadi forum untuk merumuskan pembangunan dengan pendekatan bottom-up.
Karena itu, Pemerintah desa dan kecamatan jangan dibatasi dalam mengusulkan program yang betul-betul dibutuhkan dan diperlukan masyarakat untuk di input dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
“Usulkan semua program Nanti diakhir tinggal kita lihat kemampuan ketersediaan anggaran dan kita pilah kembali mana program yang prioritas. Jadi jangan sampai diakhir tahun pada saat kita menetapkan APBD 2024 banyak program unggulan yang tidak ada dalam SIPD karena dibatasi alokasi usulannya, sehingga kami DPRD tidak dapat menganggarkan,” tegasnya.
Distribusi anggaran pembangunan memperhatikan aspek kesejahteraan, rasa keadilan, dan asas kepatutan. Dengan demikian, lanjut Rudy, APBD benar-benar bisa berfungsi sebagai alat untuk menjaga dan memelihara fundamental perekonomian daerah agar tetap seimbang.
“Mudah-mudahan APBD bisa mengakselerasi pembangunan yang kita cita-citakan. Infrastruktur terbangun dengan baik dan memikat investor untuk berinvestasi menyerap tenaga kerja. Pendidikan terbiayai dengan ideal, demikian juga urusan kesehatan,” katanya.
Capaian-capaian program pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Bogor masih kurang menggembirakan. Data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bogor, baru mencapai 71,2 persen, masih di bawah IPM Nasional 72,9 persen.
“Angka kesakitan penduduk Kabupaten Bogor berdasar data BPS mencapai 12,37 persen dan Balita yang mendapat imunisasi lengkap juga baru 32,20 persen,” katanya.
Politisi Partai Gerindra ini juga menyoroti angka rata-rata lama sekolah (RLS) Kabupaten Bogor yang saat ini masih di angka 8,4 tahun, atau setara kelas 2 SMP, masih di bawah RLS Nasional 8,54 tahun.
‘Angka Partisipasi Sekolah di jenjang pendidikan menengah atas, kata dia, juga masih sangat rendah hanya 54,17 persen,” kata dia.
Data-data tersebut, harus mendapat perhatian serius, dan menjadi motivasi bagi kita mengejar ketertinggalan.
“Kita harus serius merumuskan program pembangunan, mengefektifkan APBD untuk membiayai program yang tepat sasaran dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan kemajuan#DPRD yang kita cintai ini,” pungkasnya. (*)
Bagi Halaman
