BOGOR-TODAY.COM, BOGOR – Sejumlah Perwakilan Orang Tua Peserta Didik dan Staf Yayasan At Taufiq ICAT Bogor mendatangi Kantor Balaikota Bogor, Selasa 28 Februaari 2023 sore.
Kedatangan mereka bermaksud untuk menemui Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto berkaitan dengan terbitnya Surat Keputusan (SK) Wali Kota Bogor Nomor 420 /Kep.358.1- Disdik/2022 yang ternyata telah ditandatangani pada 18 November 2022.
SK tersebut adalah perihal pencabutan Plt. Kepala Sekolah di SDIT dan SMPIT At Taufiq. Ketua Pembina Yayasan At-Taufiq Icat Bogor (YATIB), Said Awad Hayaza mengatakan bahwa surat tersebut telah terbit kurang lebih empat bulan lalu, namun pihaknya tidak mendapatkan tembusan. Padahal pada saat penempatan Plt Kepala sekolah, YATIB mendapat tembusan.
Ditambahkan Said, ini jelas menimbulkan pertanyaan, sebab SK tersebut juga dijadikan dasar oleh Yayasan Al Irsyad Al Islamiyah Bogor untuk melaksanakan PPDB di lokasi Sekolah Wakaf At Taufiq.
Sehingga, hal itu tidak sejalan dengan apa yang disampaikan Wali Kota Bogor Bima Arya di lokasi Sekolah At Taufiq saat pengambil alihan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) oleh Pemkot Bogor pada November 2021 lalu.
“Wali Kota Bima Arya yang saat itu berada di lokasi Wakaf Sekolah At Taufiq, menyatakan bahwa Sekolah At Taufiq tidak boleh buka Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sejak pengalihan penunjukan Plt atau Pelaksana tugas,” kata Said saat ditemui wartawan di Balai Kota Bogor.
Menurut Said, mereka (Yayasan Al Irsyad Al Islamiyah Bogor) dan juga YATIB tidak diizinkan untuk membuka PPDB hingga adanya ketetapan hukum atau islah dari kedua belah pihak. Demikian yang telah disampaikan Wali kota Bogor Bima Arya di lokasi Wakaf Sekolah At-Taufiq.
Kata Said pihaknya telah berupaya untuk meminta konfirmasi dan penjelasan. Bahkan, ia juga sempat melayangkan beberapa kali surat ke Wali Kota yang ditembuskan kepada instasi terkait di antaranya Dinas Pendidikan Kota Bogor.
“Hal tersebut tidak pernah di respon. Munculnya SK tersebut menunjukkan ketidak konsistenan dan malah mengajarkan kepada masyarakat untuk tidak menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Sehingga berpotensi untuk menjadikan konflik sebelumnya akan muncul kembali”, ungkap Said.
Ia berharap, Wali Kota Bogor agar turun ke bawah memeriksa kinerja bawahannya serta latar belakang penyebab atau dokumen yang menjadi pengantar munculnya SK No. 420 November 2022 lalu.
“Karena kami menduga ada informasi tidak benar yang telah disampaikan, itu sebabnya kami datang ke balaikota.”, tuntasnya.(*)
Bagi Halaman
