BOGOR-TODAY.COM – Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto menyayangkan lambannya Pemerintah Kabupaten Bogor mencairkan anggaran belanja wajib dan mengikat yang sudah dianggarkan oleh DPRD dalam APBD 2023.
Menurut Rudy, lambannya pencairan anggaran yang menjadi hak para pegawai, bisa berdampak pada turunnya kualitas pelayanan.
“Sampai hari ini Maret 2023 TPP (Tunjangan Penghasilan Pegawai.red) belum dicairkan. Itu hak yang harus diterima oleh para ASN. Jangan sampai orang yang sudah bekerja dengan baik melayani masyarakat, lalu sampai harus menunggu keringat mereka kering baru dibayar,” ujar Rudy Susmanto, Kamis 16 Maret 2023.
Rudy meminta TPP yang sudah menjadi hak pegawai segera dicairkan. Selain itu, beberapa anggaran infrastruktur untuk desa, kelurahan, dan kecamatan juga harus secepatnya dicairkan. Rudy mengaku mendapat banyak keluhan dari sejumlah ASN soal hal tersebut.
“Beberapa anggaran infrastruktur untuk desa, kelurahan, dan kecamatan segera dicairkan, agar masyarakat memasuki hari raya idul fitri bisa menikmati infrastruktur yang baik,” kata Rudy.
Rudy juga mengingatkan, salah satu fungsi APBD adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Karena itu, APBD harusnya bisa dicairkan lebih awal, agar perputaran uang dapat dirasakan masyarakat. Apalagi untuk urusan belanja wajib yang mestinya sudah terjadwal setiap bulan.
