“Kami juga meminta Management RSUD menjelaskan kemana dana atau anggaran iuran Koperasi Pegawai RSUD Kota Bogor. Hingga saat ini pun perbedaan perlakuan terhadap pasien masih terjadi, antara pasien yang memakai BPJS dan Umum. Banyaknya jabatan yang tidak sesuai dengan tupoksinya dan banyak oknum pegawai yang tidak profesional di bidangnya. Kami tekankan RSUD bukan tempat untuk mencari keuntungan tapi tempat pelayanan masyarakat,” tuturnya.
Sementara itu, Dr Armein Sjuhairi Rowi, Kepala Bidang Pengembangan Bisnis dan Mutu RSUD Kota Bogor membenarkan bahwa aksi unjuk rasa tersebut mengganggu ketertiban dan keamanan di RSUD Kota Bogor dan tuntutan unjuk rasa tersebut sebenarnya sudah jelas atau selesai.
“Ya, sebetulnya tidak ada yang perlu didemonstrasikan. Masalah pasien yang tidak nyaman, duduk persoalannya saat itu pasien tengah diperiksa dan dokter yang memeriksanya menerima konsultasi melalui handphone dengan kondisi kegawatdaruratan pasien lain. Hal ini muncul misskomunikasi, pasien yang tengah diperiksa merasa tidak dilayani dengan baik. Padahal dokternya sedang menerima konsultasi, pada akhirnya pasien tersebut paham dan memaklumi hal itu,” jelas Armein.
Armein mengungkapkan bahwa sempat muncul anggaran sebesar Rp2 miliar, namun Koperasi RSUD Kota Bogor belum mencapai angka tersebut karena kebingungan darimana datangnya informasi mengenai koperasi karyawan. Pengelolaan keuangan koperasi jelas dan transparan.
“Apalagi saat pemilihan pengurus koperasi, manajemen sendiri yang mengurus atau memfasilitasi. Sehingga program kerja hingga urusan keuangan koperasi. Jadi saya bingung mereka itu mendapatkan informasi dari mana?,” pungkasnya.(*)
