Jalankan Fungsi Pengawasan, Ini Catatan DPRD Kabupaten Bogor Untuk Pemda

dprd kabupaten bogor

BOGOR-TODAY.COM – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor menyampaikan sejumlah catatan kepada Pemda khususnya Plt Bupati Bogor jelang berakhirnya masa jabatan kepala daerah di akhir 2023.

“Catatannya banyak untuk Pemda, sebagai rekanan atau mitra kerja kami juga harus jalankan dengan baik, fungsi pengawasan,” kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Agus Salim.

Catatan-catatan itu resmi bukan sekedar omongan bukan sekedar berbagai rekomendasi dan harus ditindaklanjuti oleh Pemda,” tambah wakil ketua DPRD Kabupaten Bogor itu.

Catatan yang di keluarkan DPRD Kabupaten Bogor untuk Pemda tersebut salah satunya soal pelaksanaan dan realisasi APBD Kabupaten Bogor. Ia meminta realisasi APBD di 2023 bisa lebih baik dari tahun sebelumnya.

BACA JUGA :  Menu Makan Siang dengan Lele Bumbu Cabe yang Lezat dan Pedas Nampol

“Kalau kemarin cukup banyak catatan di 2022 terkait dengan persiapan, di 2023 supaya segera APBD yang memang sudah ditetapkan untuk segera dijalankan,” papar dia.

Selain itu, soal lelang proyek awal tahun menjadi catatan yang terus-menerus dilakukan pemerintah daerah. Pasalnya, Pemda Kabupaten Bogor belum mampu melakukan lelang lebih awal.

“Sampai sekarang belum beres semuanya dilelang. Maka dari itu, kalau tidak sesuai antara kenyataan dengan apa yang dijadikan acuan, pasti kami akan berikan catatan. Termasuk dengan yang lalu juga gitu,” tegasnya.

“Rekomendasi terakhir adalah 2022 diantaranya yakni blacklist semua pihak ketiga yang memang bermasalah. Mulai dari molor, tidak sesuai jadwal, eksekutornya kan tetap eksekutif,” papar dia

BACA JUGA :  Jadwal SIM Keliling, Selasa 23 April 2024 di Kota Bogor

Hingga saat ini, kata dia, Pemda Kabupaten Bogor masih belum maksimal merealisasikan lelang di awal-awal bulan pada tahun APBD.

“Sebagian sudah dilelangkan, tapi kalau masih juga kita punya forum setelah LKPj ini. Kita tentu tidak akan sembarangan memberikan masukan,” katanya.

“Semua itu resmi, tertulis dan ada bukti sehingga pertanggung jawaban kami sebagai fungsi pengawasan ini loh buktinya, kami turun dan ini catatannya,” imbuh dia.

“Ini bentuk rekomendasinya, kalau tidak di tindaklanjutioleh Pemda akan kami tegur lagi keras,” tegas wakil ketua DPRD Kabupaten Bogor itu. (*)

Bagi Halaman
============================================================
============================================================
============================================================