“Kebijakan ketiga yakni konversi atau memindahkan kebiasaan warga dari memakai kendaraan pribadi ke transportasi publik yang nyaman. Dilakukan dengan cara konversi angkot ke bus dan hadirnya Biskita,” sebutnya.
Bima Arya melanjutkan, kebijakan keempat yang juga sangat penting yakni integrasi. Penduduk Kota Bogor ada 1 juta dan Kabupaten Bogor ada 5 juta.
Jadi tidak bisa ditampik terdapat faktor mobilitas orang yang padat di sekitar Jabodetabek, mengingat setiap hari saja ada 800 ribu orang Bogor yang ke Jakarta dan di akhir pekan ada 400 ribu orang Jakarta yang datang ke Kota Bogor.
“Kalau tidak saling terintegrasi Bogor bisa ‘selesai’. Makanya setiap tahun selalu mengajukan proposal ke Jakarta terkait isu banjir dan transportasi  namun belum ada yang disetujui. Kami pernah mengajukan permintaan bantuan pengadaan bus dan terminal bubulak jadi TOD. Kalau terminal bubulak nyaman disertai dengan Trans Jakarta yang langsung tembus sampai ke terminal bubulak, maka akan jauh mengurangi kendaraan masuk ke jakarta,” jelasnya.
Di tempat yang sama, Direktur Perumda Trans Pakuan Bogor, Rachma Nissa Fadliya mengatakan, ini merupakan nota kesepakatan terkait kerja sama peningkatan kapasitas manajemen Perumda Transportasi Pakuan Kota Bogor dalam integrasi layanan dan penyelenggaraan angkutan umum massal ‘Trans Pakuan’ yang mudah-mudahan bisa segera diaplikasikan dalam bentuk kerja sama dan transfer ilmu dari Trans Jakarta kepada Trans Pakuan.
“Rencananya pertengahan tahun nanti titik pemberhentian Trans Pakuan bisa sampai ke Cibubur. Dengan penambahan titik pemberhentian ini kami berharap bisa mengurangi kemacetan, karena ada shifting dari kendaraan pribadi ke Trans Pakuan,” katanya. (*)
