Masih terkait hukum dan HAM, Kota Bogor lanjut Syarifah telah memiliki regulasi khusus bagi para kaum disabilitas, yang dalam implementasinya melibatkan para disabilitas dalam setiap acara Pemkot Bogor hingga penerimaan pegawai ASN Pemkot Bogor, salah satunya menjadi staf Wali Kota Bogor.
Hal lainnya adalah capaian Kota Bogor sebagai kota ramah HAM. Secara umum dijelaskan kinerja Pemkot Bogor di semua bidang yang menghasilkan capaian dan prestasi, diantaranya peringkat keempat secara nasional dalam penyelenggaraan pemerintahan dan WTP ke-7 secara beruntun.
Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan BPSDM Hukum dan HAM, Eko Budianto menuturkan, keunggulan dan prestasi Pemkot Bogor menjadi alasan kunjungan para peserta sehingga diharapkan para peserta mampu menggali gagasan maupun desain dalam program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.
“Itulah beberapa hal yang menjadi lesson kami melaksanakan studi lapangan di Kota Bogor,” katanya.
Dia menyampaikan para peserta PKP angkatan II (203) yang hadir berjumlah 40 orang yang berasal dari seluruh wilayah Indonesia dengan beragam latar belakang satuan kerja.
Kegiatan PKP dalam setahun bisa dilakukan 3 sampai 5 angkatan dalam rangka pengembangan kompetensi bagi pegawai ASN di lingkungan Kemenkumham. (*)
