“Lalu program Bogor Sehat, masih banyaknya masyarakat miskin yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan karena belum menjadi peserta JKN dan menunggak iuran JKN,” tegasnya.
“Perlu political will dari Bupati untuk merubah Perbup No. 65 tahun 2017 yang menghalangi proses perpindahan peserta BPJS ke PBI. Serta perlu political Will dari Bupati untuk bisa mewujudkan UHC di Kabupaten Bogor,” tambahnya.
Dalam bidang Pendidikan. Kami mengapresiasi Komitmen Pemda dalam proses pengangkatan pegawai honorer menjadi P3K untuk kalangan guru dan tenaga kesehatan Program Bogor Cerdas (Bodas) belum tuntas.
“Masih timpangnya pendidikan madrasah yang di bawah kemenag dan pendidikan di bawah Kemendiknas,” lanjutnya.
Fathoni menyebut, sesuai RPJMD 2018-2023 target di 2023 tidak ada lagi sekolah yang rusak, tidak punya toilet dan tidak punya perpustakaan, kenyataannya belum tercapai.
Kekurangan SDM guru dan Kepala sekolah mesti menjadi perhatian serius Pemda agar proses mencerdaskan anak bangsa seperti amanat undang-undang dapat berjalan dengan baik.
“Gambaran Pendidikan saat ini adalah gambaran masa depan Kabupaten Bogor. Terhadap catatan tersebut maka Fraksi PKS meminta Plt Bupati untuk serius dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan yang berdampak kepada kesejahteraan masyarakat,” kata dia.
“Harusnya Plt Bupati diharapkan memperhatikan seluruh rekomendasi yang di sampaikan DPRD sebagai representatif masyarakat Kabupaten Bogor,” pungkasnya. ***
