Rudy menyebut, dari sejumlah permasalahan itu, ada beberapa desa yang benar-benar belum paham soal pelaksanaan program Samisade. Sehingga, kata dia, perlu adanya anggaran untuk pelatihan atau pendampingan agar desa-desa yang belum sepenuhnya mengerti itu, bisa mengerjakan Samisade sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Anggaran tersebut harus diiringi dengan anggaran pendampingan atau pelatihan bagi penyelenggara pembangunan di desanya,” papar dia.
Sebab, lanjut Rudy, tidak sedikit desa yang memiliki kepala desa (Kades) bersama perangkat desa yang baru juga. Sehingga, pada saat diberikan anggaran Samisade, pihak desa belum memahami betul aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah daerah.
“Bukan karena kades-kades atau aparat desa punya niatan atau kepentingan kurang baik, tidak. Terkadang tujuannya semangatnya membangun desa, tapi dia belum memahami dari sisi administrasi, pertanggung jawabannya seperti apa. Nah ini juga tugas dari pemkab bogor khususnya DPMD, anggarannya sudah ada,” papar dia. ***
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News
