BOGOR-TODAY.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor bersama seluruh anggota DPRD Kabupaten Bogor menggelar rapat paripurna LKPJ tahun 2022 di Gedung Paripurna.
Dalam rapat yang berlangsung, Pemkab Bogor dihujani rekomendasi yang negatif, mengingat banyaknya program Pemkab Bogor yang belum selesai dilaksanalkan hingga tahun 2023 ini.
Plt. Bupati Bogor Iwan Setiawan mengatakan, bahwa seluruh proses yang dilaksanakan hingga ditetapkannya keputusan DPRD tentang rekomendasi terhadap LKPJ Bupati Bogor tahun anggaran 2022 ini.
Tentunya menjadi bahan panduan bagi ia juga Pemerintah Kabupaten Bogor untuk menjalankan tugas dengan lebih baik dan menjadi dasar perbaikan penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya.
“Terimakasih kepada pimpinan beserta anggota DPRD Kabupaten Bogor, yang telah mengkaji dan membahas dengan seksama laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Bogor Tahun Anggaran 2022, baik melalui rapat paripurna, rapat tingkat komisi maupun rapat di tingkat panitia khusus DPRD Kabupaten Bogor,” ungkap Iwan Setiawan.
Iwan Setiawan menyatakan, kondisi pembangunan di Kabupaten Bogor pada dasarnya telah menuju arah yang semakin baik, dan manfaatnya telah banyak dirasakan langsung oleh masyarakat.
Bahkan Pemerintah Kabupaten Bogor telah berupaya secara maksimal untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam RKPD tahun 2022.
“Dengan melakukan sinergi, konsolidasi, koordinasi, dan kolaborasi baik internal maupun lintas sektor, bersama para pemangku kepentingan dan berbagai elemen masyarakat, sesuai dengan prinsip pembangunan partisipatif,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto mengungkapkan, masih terdapat kendala dan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Tentunya perlu segera ditindaklanjuti sebagai bahan perencanaan dan penganggaran untuk tahun 2023 dan tahun-tahun yang akan datang.
Sebagaimana tercermin dari hasil rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Bogor tahun 2022, baik berupa saran, masukan, maupun koreksi yang positif dan konstruktif.
“Tentunya ini menjadi catatan dan PR bagi Pemkab Bogor dan harus segera ditindaklanjuti dengan serius bersama-sama dengan seluruh perangkat daerah, termasuk jajaran BUMD,” tegas Rudy Susmanto.
Semoga mekanisme check and balances dan kerjasama yang baik antara Legislatif dan Eksekutif, akan senantiasa terjalin, untuk bersama-sama memperbaiki berbagai hal yang masih perlu dibenahi.
“Serta untuk peningkatan kinerja pemerintahan dalam pembangunan yang berkelanjutan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bogor,” tandasnya. ***
Bagi Halaman
