“Engga, proses hukum harus terus berjalan, kita ga mau Intervensi urusan itu hukumnya PT PPE,” tegas anggota DPRD Kabupaten Bogor itu.
Menurut Sastra, dari hasil LHP BPK yang ia terima, BPK menyoroti sejumlah permasalahan maladministasi yang dilakukan PT PPE. Komisi II, lanjut dia, minta masalah tersebut segera dibenahi.
“Untuk segera dibenahi, menurut mereka ada sesuatu yang kurang pas, BPK minta dibenahi mengenai PT PPE itu,” tutup dia.
Saat ini DPRD Kabupaten Bogor juga tengah membahas LHP BPK dengan membentuk panitia khusus (Pansus).
Pansus yang diketuai oleh Mochamad Hanafi dari Partai Demokrat itu juga menyoroti masalah PT PPE yang kembali menjadi temuan BPK. ***
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
====================================== ====================================
