BOGOR-TODAY.COM – Komisi II DPRD Kabupaten Bogor mengaku kesal karena upaya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi PT Prayoga Pertambangan dan Energi (PPE) belum rampung.
Sayangnya, pihak perusahan milik daerah BUMD itu tidak kooperatif dan sering mangkir saat dipanggil rapat atau mendiskusikan persoalan dengan DPRD Kabupaten Bogor.
Kekesalan itu disampaikan Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara. Politisi Partai Gerindra ini bahkan mengatakan, pemanggilan sudah dilakukan berkali-kali.
DPRD Kabupaten Bogor memanggil PT PPE sebelum keluar Laporan Hasil Pemeriksaan (BPK) atas keuangan Pemerintah KabupatenBogor tahun anggaran 2022.
Persoalan PT PPE jadi salah satu temuan BPK yang harus diselesaikan di internal pemerintah Kabupaten Bogor.
“PT PPE sudah beberapa kali kita mau diskusi, tapi setiap diundang belum pernah hadir,” kata Sastra, Sabtu 1 Juli 2023.
Sehingga, kata dia, DPRD Kabupaten Bogor kesulitan untuk mencari jalan keluar bersama atas permasalahan yang sudah lama terjadi di PT PPE. “Saya berharap permasalahannya segera selesai,” jelas dia.
Sastra menyebut, Komisi II tidak akan melakukan intervensi apapun kepada aparat penegak hukum (APH) yang saat ini sedang melakukan pemeriksaaan terhadap kasus yang menimpa PT PPE.
“Engga, proses hukum harus terus berjalan, kita ga mau Intervensi urusan itu hukumnya PT PPE,” tegas anggota DPRD Kabupaten Bogor itu.
Menurut Sastra, dari hasil LHP BPK yang ia terima, BPK menyoroti sejumlah permasalahan maladministasi yang dilakukan PT PPE. Komisi II, lanjut dia, minta masalah tersebut segera dibenahi.
“Untuk segera dibenahi, menurut mereka ada sesuatu yang kurang pas, BPK minta dibenahi mengenai PT PPE itu,” tutup dia.
Saat ini DPRD Kabupaten Bogor juga tengah membahas LHP BPK dengan membentuk panitia khusus (Pansus).
Pansus yang diketuai oleh Mochamad Hanafi dari Partai Demokrat itu juga menyoroti masalah PT PPE yang kembali menjadi temuan BPK. ***
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News
Bagi Halaman
