“BHPRD memang marus dikomunikasikan dengan semua pihak, memberikan kejelasan karena memang desa-desa itu dibawah kordinasi DPMD gitu. Jadi agar tidak terjadi kegelisahan dibawah,” tegasnya.
Maka dari itu, kata dia, pihak desa tidak sembarangan mencari alternatif untuk membayar pegawainya dengan menggunakan anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
“Jadi gini ya memang kita juga kalau misalkan solusi alternatif-alternatif atau pilihan yang harus dilakukan ya, karena kalau nanti berbenturan dengan hukum akan bahaya,” tutup dia.
Penulis : Mutia Dheza Cantika
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
============================================================
============================================================
============================================================
