BOGOR-TODAY.COM, BOGOR – Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto masih menunggu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk menuntaskan rekomendasi-rekomendasi atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI Perwakilan Jawa Barat.
Ia mengaku, sejumlah rekomendasi itu saat ini sedang dikawal oleh komisi DPRD Kabupaten Bogor agar hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan Pemerintah Daerah (Pemda) Tahun Anggaran (TA) 2022 segera terselesaikan.
“Rekomendasi sudah kami berikan dan komisi-komisi di DPRD mengawal rekomendasi tersebut bersama-sama dengan pemerintah daerah,” kata Rudy, Jum’at 21 Juli 2023.
Rudy mengatakan, masing-masing komisi yang membidangi akan bertanggung jawab bersama dengan kelengkapan DPRD.
“Iya, dengan kelengkapan DPRD yang ada,” ujarnya.
Kemudian, kata dia, pihaknya akan menyampaikan hasil dari tindaklanjut itu pada tanggal 28 Juli 2023 mendatang.
“Nanti pada saat updatenya pada tanggal 28 Juli kita akan sampaikan kembali sudah sejauh mana ditindaklanjuti,” katanya.
Sebelumnya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor Teuku Mulya mengatakan, BUMD PT Prayoga Pertambangan dan Energi (PPE) menjadi salah satu penyebab pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mendapatkan nilai WDP dari BPK-RI perwakilan Jawa Barat.
“Temuannya juga condong ke temuan lama, misalnya PPE. PPE kan udah ke ranah hukum. Jadi sebenarnya dulu (laporan BPK TA 2021) mereka karena, sudah ke ranah hukum jadi ga jadi temuan,” ungkap Teuku Mulya.
Kemudian, kata dia, ada temuan pada sejumlah dinas yang berhubungan dengan pembangunan infrastruktur atau proyek.
“PUPR, DPMTPSP, saya ga hafal nilainya. Yang paling besar tetap di PUPR karena, ada pekerjaan. Terus DPKPP dan beberapa kecamatan yang pembangunan gedung,” tuntasnya.
Penulis : Mutia Dheza Cantika
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News
Bagi Halaman
