Sementara itu, beberapa negara bagian bergerak untuk melarang aplikasi ini dari perangkat milik pemerintah. Montana telah mengesahkan RUU pada April untuk melarang TikTok beroperasi di negara bagian tersebut.
RUU tersebut akan melarang pengunduhan TikTok di Montana dan akan mendenda TikTok sebesar 10 ribu dolar AS per hari atau sekitar Rp154 juta untuk setiap penawaran dalam mengakses atau mengunduh aplikasi ini.
Mengutip Politico, para kritikus mengatakan ByteDance terikat pada pemerintah China dan dapat digunakan untuk memata-matai pegawai pemerintah dan penduduk negara secara keseluruhan. Perusahaan ini sendiri telah mengakui jika beberapa karyawannya mencoba untuk mendapatkan data pengguna dari dua jurnalis AS.
Tetapi beberapa orang menentang larangan tersebut, seperti peneliti Hukum Universitas Yale, Yangyang Cheng, yang mengatakan perusahaan-perusahaan Amerika telah mengumpulkan data pengguna dalam jumlah yang luar biasa besar. Keributan yang terjadi baru-baru ini hanya digunakan untuk memanfaatkan ketakutan antikomunis terhadap China.***
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News
