Gubernur Jawa Barat
Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil saat menghadiri perayaan Hari Jadi Bogor ke 541 di Gedung DPRD Kabupaten Bogor. Foto : Dokumentasi timetoday,id

BOGOR-TODAY.COMGubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil meminta aparatur sipil negara (ASN) di Bogor, Depok dan Bekasi (Bodebek) mulai menerapkan Work From Home (WFH) buntut buruknya polusi udara.

“Pengurangan mobilitas itu pakai work from home, harus digalakkan, dan akan dimulai dari PNS Bodebek, maka saya akan rapat dengan wali kota untuk kuatkan sektor PNS dan swasta lakukan pembatasan kerja ke kantor atau lakukan inovasi lainnya,” katanya dikutip dari tempo.co,

Ia menyampaikan bahwa ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah menerapkan WFH. Konsepnya, ada dua. Pertama, konsep 3, 2. Yaitu 3 hari WFH dan 2 hari Work From Office (WFO). Konsep kedua adalah 4, 1 yaitu 4 hari WFH dan 1 hari WFO.

BACA JUGA :  Komisi IV Minta Study Tour Pelajar Kota Bogor Dihentikan

“Poinnya kami sudah melakukan, cuma belum ke kota dan kabupaten, baru PNS saya, itu sudah 2 bulan permanen, khusus karena Jabodetabek sumbang pergerakan ke Jakarta, kita akan perkuat minggu ini untuk dikaji,” ungkapnya.

Menurut Gubernur Jabar itu, dia menerima permintaan dari masyarakat yang meminta kawasan industri di Bodebek dipindahkan. Namun, kata dia pemindahan kawasan industri tidak bisa sesederhana itu.

Sebab pemindahan kawasan industri bukan solusi untuk mengurangi polusi udara. Pada saat ini sudah ada teknologi, jadi cerobong pabrik dapat dipasang peredam yang membuat partikelnya tidak menyebar ke udara, namun, jadi cairan yang bisa dikonversi.

BACA JUGA :  Sekda Kota Bogor, Syarifah Sofiah Hadiri Reform Knowledge Sharing

“Banyak sekali lah, scrubber namanya itu, untuk tutupi cerobong asap, termasuk knalpot motor. Jadi jangka pendek scrubber jadi solusi, minimal sekian persen, yang tadinya asap langsung ke atas akan diredam jadi cairan,” kata Ridwan.

Mantan Wali Kota Bandung itu mengatakan bahwa 10 sampai 12 rencana aksi yang dibahas di rapat dengan kepala daerah di Bodebek akan dilaporkan ke Presiden Jokowi pada akhir Agustus. Setelah itu, rencana aksi untuk mengurangi polusi akan disampaikan ke publik. ***

Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News

Bagi Halaman
============================================================
============================================================
============================================================