“Harapan kami dalam pertemuan ini akan mendukung ke empat BUMD dan memungkinkan mereka untuk melaksanakan tugasnya, untuk meningkatkan kinerja BUMD. Didukung oleh pengawas yang ditunjuk oleh pemerintah kota, yang memiliki tugas untuk memantau apa yang dilakukan oleh BUMD, seperti yang dinyatakan dalam amanat PP 54,” jelas Hanafi.
“Mandat BUMD sangat berat, selain untuk mengembangkan ekonomi lokal, dan untuk mengembangkan ekonomi pemerintah daerah. Tentu saja, kami harus mampu menyediakan barang dan jasa kepada masyarakat secara merata. Dan kami memiliki misi untuk berkontribusi pada PAD, yang tujuannya adalah untuk melayani masyarakat,” tambahnya.
Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk membuat dan mengkoordinasikan forum BUMD untuk Kota Bogor. Hal ini karena menghadapi masalah operasional tertentu yang sulit dipecahkan. Sejauh menyangkut pendanaan, Pemkot Bogor pun mengeluarkannya dalam bentuk penyertaan modal.
“Sehingga kami adakan dibentuk forum secara berkala setiap semester kita adakan rakor. Ini untuk permasalahan yang dihadapi BUMD secara spesifik, dengan solusinya seperti apa. Hari ini kami mengundang Aparat Penegak Hukum (APH) sebagai support dan rekomendasi apa yang APH sampaikan sebagai dasar untuk dilaksanakannya oleh Dirut dalam menjalankan tugasnya,” paparnya.
Kemudian lanjut Hanafi, dalam pertemuan ada hal yang dibicarakan dalam forum diskusi BUMD ini dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.
“Harapannya dipertemuan BUMD ini sebagai evaluasi kinerja perusahaan daerah, kemudian menggenjot perusahaan daerah agar bisa eksis melayani masyarakat dengan memberikan kontribusi sesuai Perda yang ada,” pungkasnya.***
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News
