BOGOR-TODAY.COM – Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Fakultas Hukum UIKA Bogor menggelar unjuk rasa di depan Istana Bogor, Rabu (20/9/2023). Mereka berkumpul di berbagai titik strategis untuk mengecam tindakan pemerintah terkait Pulau Rempang, yang telah menjadi perdebatan nasional dalam beberapa pekan terakhir.
Para mahasiswa membawa spanduk yang berisi tuntutan terhadap pemerintah terkait Pulau Rempang, yang terletak di perbatasan antara dua provinsi. Pulau ini baru-baru ini menjadi fokus perhatian setelah rencana pembangunan industri besar-besaran di sana diumumkan oleh pemerintah.
Rifqi Muhammad R, Koordinator lapangan aksi unjuk rasa menyatakan bahwa dalam kasus tersebut negara dianggap telah gagal dalam menuntaskan kasus pelanggaran HAM dan merupakan sebuah cerminan dari kelemahan sistem hukum dan kurangnya komitmen pemerintah dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia.
“Kegagalan ini mencerminkan adanya hambatan struktural dalam sistem hukum Indonesia, dimana kasus-kasus yang melibatkan aktor negara seringkali sulit untuk diungkap dan ditindaklanjuti dengan tuntas. Kegagalan ini juga mencerminkan absennya komitmen serius pemerintah dalam penuntasan kasus pelanggaran HAM yang berat,” kata Rifqi dalam keterangannya tertulisnya yang diterima wartawan.
Menurutnya, konflik agraria menjadi sebuah catatan hitam nan pelik diindonesia. Sebab, konflik agraria dari waktu ke waktu terus saja terjadi dan tak kunjung usai.
Ia mencatat bahwa konsorsium pembaharuan agraria sepanjang tahun 2022 telah terjadi 2012 konflik agraria di Indonesia dari berbagai sektor, industri, perkebunan, pertambangan dan proyek-proyek negara menjadi penyebab konflik agraria masih saja terjadi hingga saat ini.
Di lain hal ketimpangan penguasaan lahan juga menjadi problem yang sangat serius tetapi tidak disikapi dengan serius oleh Negara.
