Sah, DPRD Kabupaten Bogor Bersama Bupati Bogor Setujui Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023

BOGOR-TODAY.COM – DPRD Kabupaten Bogor bersama dengan Bupati Bogor sepakat menyetujui rancangan peraturan daerah (Raperda) anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) perubahan tahun anggaran (TA) 2023 menjadi peraturan daerah (Perda), Sabtu (30/9/2023).

Penetapan itu diperlihatkan dengan penandatanganan yang dilakukan langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto dan juga Bupati Bogor, Iwan Setiawan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Bogor.

Rudy mengatakan, dalam APBD Perubahan TA 2023 ini ada sejumlah hal-hal prioritas yang mendesak untuk segera direalisasikan, salah satunya penambahan biaya tak terduga (BTT) untuk relokasi pedagang di Pasar Leuwiliang.

“Kita mengejar, kemarin baru kejadian bencana kebakaran di Leuwiliang, pas pada saat kita berproses sudah mau selesai. Akhirnya kita bahas ulang kembali agar dapat terakomodir untuk relokasi pedagang sekitar lokasi kebakaran,” ujar Rudy di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Bogor.

Ia juga menyebut, akan memprioritaskan  pemberian air bersih di sejumlah wilayah Kabupaten Bogor yang terdampak kekeringan imbas kemarau panjang.

“Kedua kita prioritaskan terkait percepatan sarana air bersih di wilayah yang masih kekeringan,” ungkap dia.

Selian itu, lanjut Rudy, pihaknya akan memaksimalkan Balai Kesejahteraan Sosial (BKS) di Citeureup, Kabupaten Bogor sebagai tempat keberlangsungan bagi para penyandang disabilitas.

“Ketiga terkait kegiatan sosial, kita menengok ke Balai Kesejahteraan Sosial (BKS) yang ada di Citeureup, satu-satunya milik Kabupaten Bogor. Itu kita prioritaskan buat warga yang berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas. Kita mulai di akhir tahun 2023, dan kita optimalkan di 2024,” paparnya.

Sementara Bupati Bogor, Iwan Setiawan mengucapkan terima kasih kepada para pimpinan DPRD Kabupaten Bogor karena telah secara intensif Raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Bogor tahun anggaran 2023.

“Alhamdulillah ini semua berkat perjuangan dari DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan jajaran perangkat daerah. Kita bisa menutupi defisit dan mengakomodir beberapa usulan dari perangkat daerah,” jelas Iwan.***

Penulis : Mutia Dheza Cantika

Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News