Untuk PR yang jumlahnya kurang lebih sekitar 1.000-an lanjut Sekda akan diupayakan melalui kolaborasi dengan para komunitas, namun untuk tahun 2024 akan dianggarkan di APBD Kota Bogor. Sementara untuk angka risiko stunting, jauh lebih besar yaitu 20 ribuan.
“Di satu sisi kita harus turunkan dulu yang stunting mengingat waktunya hanya dua tahun, kalau terlambat atau tidak tertangani akan berdampak pada yang lainnya, salah satunya perkembangan otaknya akan terhambat. Pada sisi lain keluarga yang berisiko jangan sampai menambah lagi angka stunting karenanya ibu hamil, calon pengantin (catin), anak-anak dibawah dua tahun harus dari awal diberikan treatment agar tidak masuk stunting,” jelas Syarifah.
Syarifah menambahkan, untuk keluarga risiko stunting pemerintah pusat memberikan bantuan melalui Bapanas, diantaranya sembako, ayam dan telur bagi keluarga risiko stunting. Bantuan lain diberikan pihak swasta, mengingat penanganan stunting adalah prioritas mulai dari pusat hingga daerah.
Acara publikasi stunting sebagai akasi konvergensi ke-7 tingkat Kota Bogor dan pembentukan jejaring untuk promosi kesehatan sendiri diisi para narasumber, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor, Sri Nowo Retno, perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.***
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
====================================== ====================================
