Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo
Ilustrasi/freepik.com

BOGOR-TODAY.COM – Teknologi Kecerdasan Buatan (AI) sempat menimbulkan kekhawatiran bahwa ia akan menggantikan pekerjaan yang bergantung pada otomatisasi manusia. Namun, terbukti bahwa dampak negatif AI tidak terbatas pada aspek itu saja.

Dampak buruk AI dapat terwujud dalam berbagai bentuk jika penggunaannya tidak diatur dengan baik atau risikonya tidak dikelola.

Melansir cnbc Indonesia, Rabu (1/11/2023) Mira Tayyiba, Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo, mencatat bahwa insiden terkait AI terus mengalami peningkatan. Menurut data dari Stanford University dalam periode 2012-2022, terdapat peningkatan sebanyak 26 kali lipat.

“Penyebaran disinformasi yang dihasilkan oleh AI juga merupakan perhatian utama bagi semua pihak, karena dapat disalahgunakan untuk memanipulasi opini publik dan memicu perselisihan. Hal ini kemudian berpotensi menimbulkan gangguan dalam layanan publik, ketertiban sosial, serta stabilitas ekonomi,” ujar Mira dalam Forum Ekonomi Digital Kominfo (FEDK) VI.

BACA JUGA :  RSUD DR. KH. Idham Chalid Ciawi Raih Penghargaan FKRTL Berkomitmen 2026 Dari BPJS Kesehatan

Sementara, I Nyoman Adhiarna, Sekretaris Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, menyoroti masalah disinformasi yang dapat dimanfaatkan dengan bantuan teknologi AI. Bahkan, informasi yang salah sulit dibedakan dari fakta sebenarnya.

Sebagai contoh, terdapat video yang menampilkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpidato dalam bahasa Mandarin. Padahal, menurut penjelasan Kominfo, video tersebut telah diedit menggunakan teknologi deepfake, sedangkan Jokowi sebenarnya tidak menggunakan bahasa Mandarin dalam pidatonya.

BACA JUGA :  Turun Berat Badan Secara Instan Belum Tentu Sehat, Dokter Ungkap Risiko yang Mengintai

“Semua ini menciptakan gangguan di ranah digital, sehingga informasi yang beredar sulit dibedakan antara hoaks dan fakta,” ujar Adhiarna.

Dia juga menegaskan pentingnya menjaga kebersihan dan keamanan ranah digital, terutama mengingat Indonesia akan menghadapi pemilihan umum pada tahun 2024.

“Ketika kita menghadapi perhelatan politik, kita harus memastikan bahwa ruang digital kita tetap aman dan bersih,” tambahnya. ***

Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News

Bagi Halaman

Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel



======================================
====================================