BOGOR-TODAY.COM – Dianggap mampu mengatasi kemiskinan ekstrem, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor diberikan insentif fiskal tahun 2023 oleh Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia, Maruf Amin.
Lewat keputusan Menteri Keuangan Nomor 350 Tahun 2023, Kota Bogor diberikan insentif sebesar Rp 5.912.245.000 dalam kategori kinerja Pemerintah Daerah dalam Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Penyerahan piagam penghargaan insentif fiskal itu dilangsungkan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dan Penyerahan Insentif Fiskal Tahun Berjalan untuk Kategori Kinerja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2023 di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (9/11/2023).
Apresiasi pemerintah pusat tersebut diterima langsung Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim yang juga Ketua Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TPPKD) Kota Bogor.
“Terkait dengan penurunan kemiskinan ekstrim, Jawa Barat termasuk Kota Bogor adalah salah satu daerah yang berhasil menurunkan kemiskinan ekstrim,” kata Dedie usai rakornas dengan Wapres.
Sambungnya, ada beberapa indikator yang menjadi catatan untuk Kota Bogor. Salah satunya yang paling utama adalah kemiskinan ekstrem ini didominasi oleh kepala keluarga yang tidak mengenyam pendidikan secara maksimal.
Sehingga kata Dedie, Pemkot Bogor akan kembali memetakan warga di wilayah yang belum mengenyam pendidikan 12 tahun. Seperti yang diketahui pula bahwa Pemkot Bogor juga ingin menaikan rata – rata lama sekolah yang berimplikasi pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
“Ini masih menjadi fokus kita ke depan. Selain membuka lapangan kerja baru melalui kemudahan investasi di Kota Bogor,” jelasnya.
Sementara, masih kata Dedie, program pengentasan kemiskinan ekstrem di Kota Bogor sendiri terus berjalan. Diantaranya perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), program pengentasan stunting hingga stabilisasi harga kebutuhan pokok.
Sebelumnya bahwa insentif ini, dikatakan Wapres Maruf Amin adalah bentuk apresiasi untuk pemda yang berkomitmen dan berkinerja baik dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayahnya.
Penghargaan ini diharapkan dapat mendorong kinerja pemda menjadi lebih baik lagi, serta memperluas jangkauan program di daerah bagi kelompok keluarga miskin.
Wapres juga meminta agar Pemda yang memperoleh penghargaan dapat memanfaatkannya untuk meneruskan transformasi program menuju target penghapusan kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2024.
“Maksimalkan dana insentif untuk memperkuat strategi penghapusan kemiskinan ekstrem, utamanya untuk kegiatan yang manfaatnya langsung diterima oleh masyarakat,” tegas Wapres.
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
====================================== ====================================
















