BOGOR-TODAY.COM – Berdasarkan fenomena polusi udara di Jakarta tak terlepas oleh adanya dampak hilir (transportasi), dan pemicu lainnya yakni sektor energi (di sisi hulu). Bahkan Kota Jakarta dilabeli sebagai kota terpolusi di dunia. Dampaknya, di Jakarta penyakit ISPA mengalami kenaikan drastis.
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) telah mengadakan dialog publik secara daring yang bertajuk “Sinergitas Sektor Transportasi dan Energi dalam Pengendalian Pencemaran Udara di Kota Jakarta”, pada Kamis (16/11/2023).
Dialog publik tersebut menghadirkan narasumber antara lain, Dirjen Pengendalian Pencemaran Udara KLHK, Sigit Reliantoro, Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB), Ahmad Sarudin, dan Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi. Selain itu dialog publik yang dihadiri 150-an peserta, juga menghadirkan penanggap dari Dinas DKI (seperti Dishub, Dinkes, Dinas LH), influencer, tokoh masyarakat hingga media masa.
Adapun inti dalam diskusi tersebut adalah
1. Pencemaran udara di Kota Jakarta sudah sangat mengkhawatirkan dan membahayakan dari sisi kesehatan dan bisa berdampak secara ekonomi. Bahkan menurut Dinkes DKI Jakarta faktor lingkungan dan kualitas udara berpengaruh paling signifikan terhadap berbagai penyakit tidak menular, seperti jantung koroner, hipertensi, diabetes, dll.
2. Pengendalian Pencemaran udara juga menjadi fenomena yang sejalan dengan upaya pemerintah mewujudkan kebijakan nett zero emition hingga 2060. Hal ini tidak akan tercapai jika tidak ada kebijakan yang gradual dan sistematis dilakukan, karena pencemaran udara (polusi) adalah wujud paling nyata adanya produksi emisi gas buang dari energi fosil, yang digunakan untuk aktivitas di sektor hilir, seperti transportasi, bisnis, industri, dll.
3. Hal yang paling kentara adalah bahwa sektor transportasi berkontribusi paling signifikan (45%), karena penggunaan kendaraan pribadi masih sangat dominan, baik roda dua, roda empat dan kendaraan logistik. Saat ini ranmor roda dua di Jakarta mencapai 24 juta lebih.
4. Hal yang tak boleh dilupakan adalah adanya PLTU yang mengepung Kota Jakarta, yakni PLTU di area Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, dan PLTU di Jakarta. Diduga kuat banyak PLTU Swasta yang digunakan untuk sektor industri dan bisnis yang belum tersertifikasi proper (ramah lingkungan) dari KLHK.
Saran dan rekomendasi
Untuk mewujudkan udara yang bersih di Kota Jakarta dan kota kota besar lain di Indonesia perlu ada langkah radikal yang dilakukan, yaitu:
1. Memperkuat peran angkutan publik masal di Kota Jakarta, yang terintegrasi baik dari sisi infrastrukturnya, dan sistem ticketingnya. Keandalan pelayanannya juga menjadi prasyarat untuk mendorong migrasi pengguna kendaraan pribadi menjadi pengguna kendaraan umum massal, seperti Transjakarta, Commuter Line, MRT Jakarta, dan juga LRT Jabodebek.
