Selanjutnya, kata Dubes Oemar, pemerintah akan terus berupaya meningkatkan kesadaran berbahasa Indonesia sebagai bagian dari komitmen Indonesia terhadap pengembangan budaya, baik di tingkat nasional maupun internasional.
Menurutnya, pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi UNESCO akan berdampak positif bagi upaya perdamaian dunia, keharmonisan, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
“Tidak hanya di tingkat nasional, namun juga di seluruh dunia,” tuturnya.
Pengusulan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi Sidang Umum UNESCO berawal dari diskusi antara Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis dan Wakil Delegasi Tetap Republik Indonesia (Wadetap) untuk UNESCO pada Januari 2023.
Diskusi tersebut membahas kemungkinan bahasa Indonesia diakui sebagai bahasa resmi oleh Sidang Umum UNESCO.
Kemungkinan ini telah disampaikan kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek).
Pada 7 Februari 2023, Wadetap RI untuk UNESCO, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bertemu untuk membahas peluang dan strategi pengusulan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dalam Sidang Umum UNESCO, yang dilanjutkan dengan penyusunan naskah kepada UNESCO.
Perwakilan RI di Paris telah menyampaikan proposal pengusulan bahasa Indonesia kepada Sekretariat UNESCO pada bulan Maret 2023 untuk dimasukkan ke dalam agenda sidang Dewan UNESCO yang akan diselenggarakan, pada 10-24 Mei 2023.
Usulan Pemerintah Indonesia tersebut akhirnya disetujui dan akan dimasukkan dalam agenda Sidang Umum UNESCO ke-42 yang akan diselenggarakan pada 7–22 November 2023.***
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News
