DPRD Kota Bogor Beri Catatan ke OCBD Terkait Penanganan Banjir di Cibuluh

BOGOR-TODAY.COM – Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto memberikan enam poin catatan untuk penanganan banjir di RW05, Kelurahan Cibuluh karena dampak pembangunan OCBD Bogor.

Hal ini dikeluarkan Atang usai menggelar rapat bersama warga RW05 Cibuluh, Pemkot Bogor, OCBD dan tentunya komisi III DPRD Kota di ruang rapat lantai 5 Gedung DPRD Kota Bogor pada Kamis (30/11/2023).

Terpantau, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hadir diantaranya Bappeda, Dinas PUPR, Disperumkim, BPBD, Lurah Cibuluh dan Camat Bogor Utara. Sementara dari OCBD ada beberapa pimpinannya.

Berikut Poin yang Disampaikan

1. Pembangunan di Kota Bogor harus memperhatikan aspek lingkungan serta keberlanjutan kenyamanan warga baik eksisting maupun warga dalam perumahan yang dibangun. Agar semua perencanaan OCBD memperhatikan aspek tadi dan memenuhi persyaratan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagainya.

2. DPRD Kota Bogor meminta OCBD bertemu dengan enam keluarga terdampak, untuk memberikan harga memuaskan agar mereka bisa pindah ke tempat yang layak. Sehingga kalaupun ada banjir tidak ada resiko korban jiwa yang terjadi.

3. DPRD Kota Bogor menugaskan PUPR menghitung volume debit air dalam posisi apabila air tidak bisa dilebarkan. Pihaknya meminta rekomendasi teknis apa yang bisa dilakukan di OCBD.

4. Meminta PUPR menginventarisasi aliran Ciparigi untuk turap-turap yang di perbaiki. Kami sudah menyetujui jalan jaringan jalan, irigasi dan sebagainya dengan anggaran nya Rp119 miliar.

5. DPRD Kota Bogor menugaskan Bappeda dan unsur terkait untuk membuat kajian penyelesaian banjir kali Ciparigi, Cibuluh dan sekitarnya. Rekayasa seperti apa dan diminta membuat kajian dua hal itu.

6. Merekomendasikan OCBD melakukan pembuatan kolam retensi atau danau menahan laju air kebawah dan dalam pembuatan berkoordinasi dengan PUPR.

“Itu kesimpulan rapat kami hari ini dan bisa ditindaklanjuti. Penyelesaian jangka pendek, menengah dan panjang,” jelas Atang didampingi Anggota DPRD Kota Bogor Endah Purwanti.

Atang menegaskan, untuk jangka pendek yang terdampak paling berat, harus ada titik temu, jangka menengah membuat rekayasa teknis berkoordinasi dengan PUPR dan langkah jangka menengah lainnya penyelesaian turap di jalur oleh PUPR.