Singgung Pemkab Bogor, Ini Capaian Pemerintah Daerah Menurut Hasil Survei Jaro Ade

Masih ditempat sama, Dosen Program Studi Sains Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Djuanda, Dr. Desi Hasbiyah yang hadir dalam diskusi itu juga menyampaikan, bahwa di dalam sebuah program itu sebuah penilaian evaluasi pertama-tama harus menyingkirkan secara subjektivisme yang tinggi.

Kepuasan itu kan dilihatnya bisa terlihat dari banyak sisi, apakah kepuasan itu hanya pribadi, golongan, atau kah kepuasan secara umum karena itu berbeda.

Maka, jika seorang Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda kabupaten Bogor yakni Suryanto Putra mengatakan bahwa ada nilai yang sudah dievaluasi jajarannya itu ternyata tercapai.

“Jadi kalau tercapai, memang ada standarisasi disitu, jadi jika tercapai standarnya dia sudah bisa dilakukan. Dan kalau kita kembali kepada kepuasan, kan beda ni kepuasannya, apakah kepuasan ini sebuah keinginan atau kah kebutuhan,” ungkapnya.

“Serta juga, bila kita melihat secara evaluatif bahwa ini adalah sebuah kepuasan objektif, maka standarisasi itu lah yang kemudian bisa dipakai sebagai evaluasi bahwa itu berhasil atau tidak berhasil,” terang Desi.

Tapi kalau ingin sesuai dengan harapan, lanjut Desi, dari masyarakat secara seutuhnya itu bisa dikatakan bahwa diatas pencapaian ada yang namanya melampaui. Menurut dia, melampaui ini lah yang kemudian bisa dijadikan acuan apakah harus mengalami perubahan, peningkatan, dan sebagainya.

“Tadi yang dikatakan, apakah perubahan-perubahan yang kemudian punya dampaknya seperti apa untuk kehidupan kedepan terhadap masyarakat,” katanya.

“Yang pastinya kan, kalau masyarakat gini, kalau dibuat senang kalau dibuat bahagia, kalau dibuat nyaman yah asik saja. Kadang-kadang juga masyarakat kurang peduli, pokoknya yang penting asal gue senang, keluarga gue senang dia gak peduli apakah pemerintah melakukan itu dengan banting tulang ibaratnya kaki dikepala, kepala dikaki, nggak bisa begitu juga loh sebetulnya,” tutur dia.

Desi mengajak, apakah dari program dan fasilitas yang diberikan pemerintah kepada masyarakatnya dibutuhkan atau bukan, jadi program apapun harus tetap tepat sasarannya. Jadi kalau tidak tepat sasarannya, maka akan terus ada hal-hal yang memicu sebuah polemik baru.

“Jadi kita harus lihat dulu, betul tidak, ini tepat tidak sasarannya. Supaya tadi, standarisasi pemerintah untuk ketercapaian itu sesuai, kalau tidak sesuai tetapi itu memang sebuah kebutuhan kan bisa di naikkan lagi tuh standar nya supaya bisa ada kalimat atau kata melampaui diatas kata-kata ketercapaian,” ungkap Desi.

“Tetapi balik lagi, saya si lebih konsen terkait pembangunan jiwa raga itu yang harusnya seimbang dan seiring sejalan. Jadi kalau kita konsen kaya cuma di sesuatu yang bisa dirasakan secara fisik kemudian bisa dilihat secara kasat mata, itu mungkin bisa lebih mudah ya tapi juga jangan lupa bahwa ini ada jiwa-jiwa yang harus bisa memaknai itu loch, jalan yang lebar, pembangunan fasilitas. Tapi ingat, itu visi yang bisa dirasakan secara kasat mata, tapi ada makna dibalik itu,” lanjutnya menutupi.

Diketahui sebelumnya, Jaringan Jurnalis Bogor (JJB) menggelar diskusi publik perdananya, yang dilaksanakan di halaman Cibinong Situ Plaza, Kabupaten Bogor, pada Kamis 11 Januari 2024. ***

Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News