“Ini adalah tindak lanjut dari hasil reses DPRD dan dialog kami dengan warga di wilayah. Banyak yang menyampaikan permasalahan bahwa anaknya kesulitan melanjutkan sekolah atau mencari kerja karena belum mendapatkan ijazah. Bukan karena anaknya tidak lulus ujian, namun karena masih adanya biaya sekolah yang belum dibayarkan. Sehingga, Banggar berinisiatif untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan setelah melalui pembahasan dengan Pemerintah, kita alokasikan anggaran bantuan pelunasan biaya pendidikan ini khusus bagi warga yang tidak mampu,” jelas Atang.
Program bantuan pelunasan biaya pendidikan ini memiliki manfaat yang sangat banyak. Warga yang tidak memiliki ijazah tentu akan kesulitan dalam mencari kerja dan hal tersebut akan berdampak kepada meningkatnya angka pengangguran terbuka di Kota Bogor. Tentu hal tersebut harus bisa diatasi, terlebih pasca pandemi COVID-19, Kota Bogor ingin meningkatkan kembali sektor pembangunan dan perekonomian.
“Alhamdulillah ijazah yang mereka dapatkan adalah bentuk pengakuan dan penghargaan atas kerja kerasnya selama menempuh pendidikan. Bagi warga lulus SMA atau yang sederajat, ijazah ini juga sangat berguna untuk mencari pekerjaan sehingga membantu perekonomian keluarga. Ini tentu akan membantu Pemerintah mengatasi pengangguran. Semoga kami di DPRD Kota Bogor bisa terus melahirkan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat. Kebijakan yang memastikan kebutuhan dasar masyarakat Kota Bogor bisa terpenuhi,” tutup Atang.
Pengawalan Program
Mengetahui manfaat dari program ini yang berdampak luas terhadap perkembangan daerah dan kebutuhan masyarakat yang meningkat, pada tahun 2024 ini, DPRD Kota Bogor bersama Pemkot Bogor menaikkan anggaran program pelunasan biaya pendidikan sebanyak dua kali atau setara dengan Rp7,5 miliar. Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor, Dadang Iskandar Danubrata mengatakan bahwa alokasi anggaran yang lebih besar diharapkan dapat bisa membantu lebih banyak warga yang belum mendapatkan ijazahnya.
“Alhamdulillah kuota tahun ini hampir dua kali lebih besar dibanding tahun 2021 dan 2022. Kita harapkan di tahun depan akan lebih besar lagi karena kebutuhan untuk Covid sudah selesai. Sehingga kita bisa fokus membantu masyarakat mendapatkan pendidikan yang layak,” ungkap Dadang.
Di tempat yang sama, Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bogor yang membidangi masalah pendidikan, Ahmad Saeful Bahri mengatakan siap mengawal program ini tepat sasaran dan dijalankan dengan maksimal oleh Pemerintah. Dirinya mengatakan bahwa seringkali serapan anggaran oleh Pemerintah tidak maksimal. Untuk itu, komisi 4 DPRD akan terus memantau dan mengawasi program bantuan pelunasan biaya pendidikan ini.
“Kami akan awasi proses realisasi program ini. Keseriusan Dinas Pendidikan, Sekolah, dan pihak-pihak terkait. Kita ingin anggaran yang ada bisa maksimal membantu warga yang membutuhkan, tepat sasaran”, jelas Saeful. ***
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News
