“Sinergitas ketiganya mampu membuat masyarakat senang dan mengapresiasi. Ketika TNI, Polri dan pemerintah bersatu dan bersama di lapangan sehingga bisa mengurangi dan mencegah niat-niat negatif para pihak yang memiliki niat kurang baik, sabotase, intimidasi dan lain sebagainya,” ungkap Kapolresta Bogor Kota.
Selain netralitas yang harus dijunjung dan diingatkan, Kapolresta secara khusus menyampaikan hal-hal lain yang tidak boleh dilakukan Polri. Pertama, tidak boleh membawa senjata api, tidak boleh memfoto hasil rekapitulasi C1 dan yang lain sebagainya karena itu bukan tugas Polri.
Kepada jajarannya, Kapolresta memerintahkan agar bersinergi dengan baik dengan KPPS, panwas, PPK, KPPS, melihat dan mengamati serta memahami potensi kerawanan. Ketika ada permintaan bantuan pengamanan atau terjadi suatu kerawanan di TPS, petugas Polri baru bisa masuk ke dalam pagar TPS. Jika tidak ada permintaan, maka hanya bisa mengamati dari luar.
“Ketika di dalam ada penyerangan, penganiayaan, perusakan, pembakaran dan lain sebagainya kemudian anggota polri dipanggil KPPS baru bisa masuk. Jika tidak ada permintaan maka hanya mengamati dari luar,” ungkapnya.
Untuk perlengkapan dan peralatan pemungutan suara, Kapolresta memerintahkan jajarannya untuk mengawal kotak suara dengan sebaik-baiknya. Pahami cuaca dan medan yang dihadapi, demikian juga dengan ‘musuh’ yang bisa muncul untuk melakukan sabotase, intimidasi maupun niat negatif jelang pukul 12.00 WIB atau 13.00 WIB.
“Itu semua harus diwaspadai. Pahami material logistik terbuat dari kertas yang sifatnya rapuh ketika terkena air dan kacanya dari mika,” ujarnya.***
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News
