Ketua DPRD Kota Bogor Dorong Pemerintah Turunkan Harga Beras Jelang Ramadan

Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto bersama Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim. (Foto: Humpropub)

BOGOR-TODAY.COM – Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto mendorong pemerintah kota berkolaborasi pemerintah pusat dapat mempercepat langkah penurunan harga beras yang melonjak hingga Rp16 ribu per liter untuk kualitas medium di pasar tradisional dan keterbatasan penjualan beras premium kemasan 5 kg dan 10 kg Rp13.900 per kilogram di ritel.

Menurut Atang, kenaikan harga jelang hari raya seperti Ramadan dan Idulfitri memang kerap terjadi, namun kali ini menyentuh pada kebutuhan pokok yang paling dasar yakni beras sehingga perlu langkah cepat dan efektif.

“Beras merupakan bahan pokok masyarakat Indonesia. Jelang Ramadan dan Idul Fitri 1445 tahun ini, harga beras terlalu tinggi dan sangat memberatkan masyarakat. Hemat saya, ada empat langkah setidaknya untuk mengatasi ini, terutama merilis cadangan beras pemerintah (CBP),” kata Atang di Kota Bogor, Jumat (23/2).

BACA JUGA :  Seleksi Paskibraka Kota Bogor Dibuka, Pendaftaran Online Jaring 36 Siswa

Langkah pertama, kata Atang, Pemkot minta gelontoran beras dari Bulog. Selain stok reguler, Bulog punya cadangan beras pemerintah yang bisa disalurkan dalam kondisi darurat seperti sekarang.

Mendag Zulkifli Hasan menyebutkan, saat ini pemerintah memiliki stok sebanyak 1,4 juta ton beras. Menurut Zulkifli, jumlah tersebut akan ditambah lagi dengan masuknya beras impor sehingga total menjadi 2 juta ton beras.

Beras-beras tersebut merupakan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang digelontorkan pemerintah melalui Perum Bulog.

Harga yang dipatok untuk beras SPHP pada zona 1 sebesar Rp10.900 per kilogram, zona 2 Rp11.500 per kilogram, dan zona 3 Rp11.800 per kilogram diedarkan di pasar tradisional, ritel modern, outlet Perum Bulog, dan pemerintah daerah.

BACA JUGA :  DPRD Kota Bogor Sahkan 2 Perda Sekaligus, Ini Rancangannya

Pemerintah, kata Atang, perlu memastikan stok tersebut bisa membanjiri pasar sehingga dapat memancing turunnya harga beras di pasaran.

“Pemerintah tidak boleh berlama-lama membiarkan harga beras tinggi. Segera banjiri pasar dengan beras kualitas yang baik dan harga yang terjangkau. Proses ini harusnya bisa cepat karena rantai pasoknya sudah jelas,” ujar Atang.

Selanjutnya, Atang memandang langkah kedua yang perlu dilakukan adalah memastikan kendala distribusi diurai dengan cepat dengan adanya Badan Pangan Nasional yang dapat terkoneksi dengan beberapa kementerian dan lembaga sekaligus untuk memotong rantai distribusi dari pemasok hingga sampai ke pasar.

============================================================
============================================================
============================================================