“Setiap reses, pasti ada saja informasi dari warga bahwa ada usulan yang sudah bertahun-tahun diajukan namun tidak juga direalisasikan oleh Pemkot Bogor. Ini menunjukkan kegagalan Pemkot dalam menyusun program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” tegas Kang JM.
Dalam kegiatan reses yang digelar olehnya, Kang JM selalu menyisipkan pendidikan politik dan penyampaian kinerja DPRD Kota Bogor. Hal tersebut ia harapkan dapat merubah mind set warga Kecamatan Bogor Timur dan Bogor Tengah agar lebih peka terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Pemkot Bogor dan tupoksi DPRD Kota Bogor.
“Selain menampung aspirasi warga, saya juga memberikan pendidikan politik dan penyampaian kinerja DPRD Kota Bogor. Agar apa. Agar masyarakat paham apa saja tugas dewan dan apa saja kewajiban Pemkot Bogor, sehingga masyarakat lebih melek politik juga,” ungkapnya.
Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor, Dadang Iskandar Danubrata yang memiliki Dapil di Kecamatan Bogor Selatan, menyampaikan Berdasarkan hasil reses, dari sektor pendidikan, warga Rancamaya dan sekitarnya mengakui sangat membutuhkan bangunan SMP dan SMA Negeri yang baru. Karena minimnya fasilitas pendidikan di pinggiran Kota Bogor tersebut sehingga menyulitkan bagi para siswa untuk mendapatkan jatah sekolah negeri melalui sistem zonasi.
“Kebutuhan atas unit sekolah baru, sudah menjadi kebutuhan yang urgensi bagi warga Rancamaya. Hal ini juga sudah saya sampaikan ke Wali Kota dan mudah-mudahan bisa direalisasikan karena Bappeda sudah mempunyai kajian tersebut,” ujar Dadang.
Dadang juga mengungkapkan, persoalan air bersih di wilayah Bogor Selatan masih menjadi permasalah yang belum terselesaikan. Beberapa kali ia mengadvokasi warga ke pihak Perumda Tirta Pakuan karena diketahui adanya kebocoran pipa yang menyebabkan terputusnya pasokan air ke warga.
“Saya berkali-kali menyampaikan pelayanan Perumda Tirta Pakuan kepada warga di sekitaran BNR harus ditingkatkan lagi, karena selalu mematikan air tanpa ada pemberitahuan yang disebabkan adanya kebocoran di beberapa titik,” kata Dadang.
Sebagai wilayah yang termasuk kedalam rawan bencana, Dadang I. Danubrata menyampaikan pengajuan perbaikan TPT, drainase dan perbaikan rumah harus dikedepankan. Hal tersebut bertujuan guna meminimalisir terjadinya korban jika terjadi bencana.
Secara tegas, Dadang I. Danubrata menyampaikan DPRD Kota Bogor akan mengawal terus program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat di wilayah dengan menaikkan anggaran pembangunan di wilayah dan menyiapkan anggaran BTT didalam APBD.
“Intinya DPRD berusaha mengedepankan pembangunan perbaikan sarana dan prasarana di wilayah dan perbaikan rumah serta fasilitas umum yang terkena bencana longosr, banjir dan lainnya,” tutup Dadang. .***
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News
