Asmawa mengungkapkan, Kabupaten Bogor dianugerahi sumber daya yang berlimpah serta letaknya sangat strategis di kawasan metropolitan Jabodetabekjur. Namun disisi lain, masih terdapat permasalahan utama dan mendasar sebagaimana yang terjadi di hampir setiap kabupaten/kota, yaitu terkait kesejahteraan masyarakat, antara lain kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap sumber daya, pengangguran, dan ketimpangan pembangunan.
“Perlu perencanaan yang tepat agar permasalahan ini dapat diatasi atau diminimalisir. Kita harus menempatkan prioritas pembangunan dengan tepat, mana yang harus, bukan yang kita ingin karena jika terlalu banyak yang diprioritaskan, maka sama saja dengan tidak memprioritaskan apapun,” ungkap Asmawa.
Ia menambahkan, harus juga dipertimbangkan status Jakarta yang bukan lagi sebagai Ibu Kota Negara dan rencana pembentukan kawasan aglomerasi, dimana Jakarta, Kabupaten Bogor beserta delapan kabupaten/kota lainnya masuk di dalamnya.
“Jadi Kabupaten Bogor harus jeli dalam mengambil peluang karena kawasan aglomerasi diproyeksikan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi nasional berskala global,” ujar Asmawa Tosepu.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Agus Salim menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Bohor diminta untuk menggali lebih dalam dan cermat terkait permasalahan dan isu strategis yang menjadi perhatian bersama seluruh pemangku kepentingan. Hal ini penting agar dapat menjadi masukan dalam merumuskan kebijakan yang tepat dan akurat pada setiap tahapan pembangunan.
“Membangun sinergi dengan perencanaan pembangunan pemerintah pusat dan provinsi, serta daerah sekitar, terutama daerah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bogor. Saya berharap Pemkab Bogor fokus pada target-target makro daerah yang masih harus diselesaikan dan dicapai dengan kebijakan yang tepat,” jelas Agus Salim. (*** / Gistin Iliyyin)
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News
