Dalam paparannya, Syarifah menguraikan empat komponen utama SAKIP, yakni perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja. Perencanaan dilakukan dengan mempertimbangkan indikator-indikator dari Wali Kota Bogor yang dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah. Pengukuran kinerja dilakukan untuk mencapai target yang ditetapkan, diikuti oleh pelaporan dan evaluasi oleh inspektorat terkait pencapaian target tahunan dan pengukuran kinerja keseluruhan.
“Penekanan lebih kepada pelaksanaan birokrasi sesuai dengan yang ditetapkan dalam RPJMD dan RKPD. Indikator-indikator tersebut diterjemahkan ke dalam tugas masing-masing perangkat daerah hingga individu,” ucapnya
Syarifah menambahkan, seluruh ASN Kota Bogor harus diukur kinerjanya. Untuk mendukung pengukuran tersebut, Kota Bogor telah menerapkan Sistem Informasi Monitoring Capaian Kinerja (SIMANJA), sistem pengukuran kinerja digital. Sistem penghargaan dan sanksi (reward and punish), serta manajemen talenta dari badan kepegawaian juga diterapkan untuk mendorong peningkatan kinerja.
Turut hadir, Inspektorat, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Bogor, Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bogor, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Bogor, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bogor, Dinas Arsip dan Perpustakaan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bogor serta Bagian Organisasi Setda Kota Bogor.***
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
====================================== ====================================
