DPRD Minta Pemkab Bogor Evaluasi Kemacetan Puncak Saat Libur Maulid

BOGORTODAY.COM – Kemacetan parah di kawasan Puncak, Bogor, saat libur Maulid Nabi Muhammad SAW 1446 Hijriah menarik perhatian serius anggota DPRD Kabupaten Bogor, Nurunnisa Setiawan.

Nisa, menyoroti bahwa kemacetan di Puncak memang kerap terjadi, namun tetap menjadi pekerjaan rumah yang harus segera ditangani oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.

“Masalah kemacetan ini memang sering terjadi di Puncak, tapi tidak bisa terus dibiarkan. Saya meminta evaluasi menyeluruh dari pemerintah dan pihak terkait untuk mengatasi hal ini,” ungkap Nisa, Senin (16/9/2024).

Menurut Nisa, rekayasa lalu lintas yang saat ini hanya diterapkan untuk kendaraan roda empat tidak cukup efektif, karena masih banyak kendaraan roda dua yang menumpuk di jalan.

“Rekayasa lalu lintas memang diterapkan, tapi hanya untuk roda empat. Kita bisa lihat, kemarin banyak kendaraan roda dua yang menumpuk, ini harus diperhatikan,” ujarnya.

Nisa juga menekankan pentingnya perbaikan jalur alternatif menuju Puncak untuk mengurangi beban jalur utama. Koordinasi dengan wilayah sekitar Puncak diperlukan guna memastikan kelayakan dan kelancaran jalur alternatif.

“Jalur alternatif harus diperbaiki dan ada koordinasi dengan daerah sekitar Puncak agar akses lebih lancar,” katanya.

Selain itu, Nisa mengusulkan penempatan fasilitas medis di sepanjang jalur Puncak untuk mengantisipasi keadaan darurat yang mungkin terjadi, terutama saat kemacetan parah.

“Harus ada tim medis dan ambulans di beberapa titik jalur Puncak agar bisa segera merespons situasi darurat, terutama terkait kesehatan pengendara saat macet,” tambahnya.

Nisa juga mengingatkan pentingnya evaluasi berkala terhadap sistem yang ada, termasuk efektivitas sistem buka-tutup jalan dan jalur alternatif, serta kesiapan layanan darurat.

“Pemkab harus mengevaluasi apakah sistem buka-tutup jalan efektif, apakah jalur alternatif membantu, dan apakah layanan darurat sudah cukup responsif,” tegas Nisa.

Dia juga menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah dengan pengelola tempat wisata untuk mengoptimalkan penggunaan lahan parkir dan mengatur arus kendaraan wisatawan. (cr2)

Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News