Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat, Adi Gemawan menjelaskan, Presiden Prabowo menginstruksikan untuk melaksanakan efisiensi anggaran. BPKP bertugas untuk meninjau dan mengawasi pelaksanaan efisiensi yang dilaksanakan, agar memiliki pemahaman yang sama dalam perencanaan dan penganggaran.
“Optimalisasi, penghematan, efisiensi anggaran harus dilaksanakan, maka ini menjadi tugas kami untuk mengawasi. Peran kami membantu agar perencanaannya bisa sesuai dengan tujuan pembangunan,” jelas Adi.
Adi mengatakan, Presiden Prabowo memberikan arahan agar tidak ada toleransi terhadap kebocoran anggaran, setiap rupiah yang dikeluarkan haruslah dirasakan manfaatnya untuk masyarakat yang membutuhkan.
Mewakili Pj. Gubernur Jawa Barat, Inspektur Provinsi Jawa Barat, Eni Rohyani menuturkan, tahun ini merupakan awal mula pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang Provinsi Jabar. Ada arahan Presiden Prabowo untuk melaksanakan efisiensi anggaran yang dituangkan dalam Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025.
“Arahan ini penting untuk dilaksanakan, dimana pemerintah harus hemat sehingga mengurangi kebocoran anggaran, mengurangi belanja yang tidak penting, maka kegiatan ini adalah tindak lanjut arahan Presiden,” ujar Eni.
Eni menambahkan, kegiatan ini dapat mengidentifikasi anggaran yang tidak efektif dan efisien, serta memetakan anggaran sesuai dengan arah perencanaan pembangunan. Seluruh objek pengawasan wajib mengikuti atensi BPKP agar perencanaan dan penganggaran kedepan bisa lebih baik. (* / Gistin Iliyyin)
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
====================================== ====================================
