BOGORTODAY.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor akan mengoperasikan bis angkutan massal, yang disebut Trans Metro Pakuan, untuk menggantikan BisKita Trans Pakuan.
Bis ini akan didanai dengan anggaran sebesar Rp10 miliar dari APBD Kota Bogor, dan akan terus beroperasi di dalam kota.
Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor mengimplementasikan layanan angkutan massal dengan anggaran sebesar Rp10 miliar, dengan transportasi berbasis bis yang terus berjalan di kota tersebut, yang kini sepenuhnya didanai oleh anggaran kota.
“Saat ini sedang dilakukan proses tahapan untuk menggunakan dana Rp10 miliar untuk angkutan massal Bis di Kota Bogor. Jadi, bis yang akan di operasionalkan dengan dana itu hanya 2 koridor, yakni koridor 1 dan 2,” kata Kepala Dishub Kota Bogor, Marse Saputra, Kamis (13/2/2025).
Koridor 1 dan 2, Bubulak-Cidangiang dan Bubulak-Ciawi, dapat mengoperasikan 17-25 bus dengan anggaran Rp10 miliar, yang mencakup 6 bulan, dengan harapan adanya dana tambahan untuk memperpanjang hingga Desember 2025.
Perubahan nama ini dikarenakan anggaran APBD Kota Bogor dan pengelolaan langsung oleh Pemkot Bogor melalui Dinas Perhubungan. Nama Trans Metro Pakuan memiliki arti: “Trans” untuk transportasi, ‘Metro’ untuk status metropolitan Bogor, dan ‘Pakuan’ untuk sejarah Bogor.
“Bis Trans Metro Pakuan itu sebuah nama bagi kebanggaan Kota Bogor. Jadi perubahan nama bis inipun sudah sesuai kajian dan diusulkan ke Pemkot Bogor. Kalau dulu BisKita, itu adalah program dan produk kementerian dan tidak hanya di Kota Bogor saja, tetapi di kota kota lainnya menggunakan nama BisKita, tetapi karena sumbernya APBD Kota Bogor, maka namanya bukan BisKita lagi,” jelasnya.
Menurutnya, Bis Trans Metro Pakuan akan menggunakan sistem Buy The Service di bawah tanggung jawab Dinas Perhubungan Kota Bogor, dengan Perumda PTP sebagai fungsi kontrol dan operasional.
Nantinya, kata Marse, skema untuk koridor 5 dan 6 bersifat mandiri dan tidak didanai oleh APBD. Skema ini akan ditawarkan kepada penyedia layanan untuk dijalankan dan pendapatan akan diberikan kepada mereka, dengan dampak dan manfaat yang masih dikaji.
“Skema tarif di koridor 1 dan 2 masih tetap seperti BisKita, kemudian tarif di 2 koridor yang akan ditawarkan kepada pihak ketiga juga seharusnya sama, untuk itu masih dilakukan kajian,” pungkasnya.***
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
====================================== ====================================
