“Saya pikir itu penting ditanyakan kepada Pak Bupati, apakah solusi itu untuk atasi permasalahan yang ada di jalan. Kemudian permasalahan transportasi perhubungan itu bisa dengan beli motor untuk dishub,” ungkapnya.
“Seperti apa kajiannya, emang apa permasalahan yang mendasar akarnya sehingga bisa membeli motor,” tambahnya.
Pria yang kerap disapa Kang Yus itu menilai, apabila benar pengadaan motor berasal dari hasil efisiensi anggaran, alangkah lebih baik jika dana tersebut dialihkan untuk membenahi infrastruktur seperti drainase yang tidak berfungsi, atau memperbaiki kinerja Dishub terlebih dahulu sebelum diberi fasilitas baru.
“Ketika bicara soal efisiensi anggaran, maka arah penggunaannya harus jelas, yakni untuk kepentingan rakyat. Motor bukanlah hak dasar masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Yusfitriadi juga menyinggung hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2025/2029 yang telah digelar Kamis, (24/4/2025). Ia mengungkapkan bahwa prioritas program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor untuk periode 2025-2030 justru berfokus pada tiga sektor utama.
“Pertama adalah Dinas PUPR, terkait sarana dan prasarana jalan yang memang butuh banyak perbaikan. Kedua, Dinas Pendidikan, yang masih menyimpan banyak persoalan mulai dari pungli, kekerasan di lingkungan sekolah, hingga mutu pendidikan yang belum memuaskan. Ketiga, pelayanan publik secara umum yang juga masih menyisakan banyak masalah,” pungkasnya.***
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
====================================== ====================================
