BOGORTODAY.COM – Hasil efesiensi anggaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor yang mengalokasikan anggaran untuk 55 unit sepeda motor bagi Dinas Perhubungan (Dishub) menuai kritik.
Pengamat politik dan kebijakan publik dari Lembaga Studi Visi Nusantara (LS-Vinus), Yusfitriadi, mempertanyakan dasar kajian dari kebijakan tersebut, mengingat masih banyak persoalan mendasar yang lebih membutuhkan perhatian dan pembiayaan.
Menurutnya, hasil efisiensi anggaran seharusnya dialokasikan untuk program-program yang menyentuh hak dasar masyarakat, seperti sektor kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, ketahanan pangan, dan penguatan ekonomi.
Dimana, hingga saat ini masyarakat masih kesulitan mengakses lapangan pekerjaan, mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau, dan menikmati pelayanan kesehatan yang layak.
“Masaah-masalah tersebut tentu solusinya harus berdasarkan kajian, kajiannya yaitu komprehensif kerja aparatur pemerintah maupun solusi yang paling efektif untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan,” ujar Yusfitriadi, Jumat (25/4//2025).
Founder LS Vinus itu juga menyoroti kondisi transportasi dan infrastruktur di Kabupaten Bogor yang masih menyisakan banyak masalah, seperti kemacetan, jalan rusak, terminal yang tidak difungsikan sebagaimana mestinya, angkutan umum yang semrawut, kendaraan tidak layak pakai, dan sempitnya akses jalan.
Dirinya pun mengaku heran ketika solusi yang diambil oleh pemerintah daerah justru dengan membeli 55 unit motor untuk Dishub. Ia mempertanyakan, apakah pembelian motor tersebut benar-benar solusi dari berbagai persoalan transportasi di lapangan.
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
====================================== ====================================
















