Yusfitriadi Soroti Pengadaan Motor Dishub: Rakyat Masih Kesulitan Hidup

BOGORTODAY.COM – Hasil efesiensi anggaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor yang mengalokasikan anggaran untuk 55 unit sepeda motor bagi Dinas Perhubungan (Dishub) menuai kritik.

Pengamat politik dan kebijakan publik dari Lembaga Studi Visi Nusantara (LS-Vinus), Yusfitriadi, mempertanyakan dasar kajian dari kebijakan tersebut, mengingat masih banyak persoalan mendasar yang lebih membutuhkan perhatian dan pembiayaan.

Menurutnya, hasil efisiensi anggaran seharusnya dialokasikan untuk program-program yang menyentuh hak dasar masyarakat, seperti sektor kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, ketahanan pangan, dan penguatan ekonomi.

Dimana, hingga saat ini masyarakat masih kesulitan mengakses lapangan pekerjaan, mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau, dan menikmati pelayanan kesehatan yang layak.

“Masaah-masalah tersebut tentu solusinya harus berdasarkan kajian, kajiannya yaitu komprehensif kerja aparatur pemerintah maupun solusi yang paling efektif untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan,” ujar Yusfitriadi, Jumat (25/4//2025).

Founder LS Vinus itu juga menyoroti kondisi transportasi dan infrastruktur di Kabupaten Bogor yang masih menyisakan banyak masalah, seperti kemacetan, jalan rusak, terminal yang tidak difungsikan sebagaimana mestinya, angkutan umum yang semrawut, kendaraan tidak layak pakai, dan sempitnya akses jalan.

Dirinya pun mengaku heran ketika solusi yang diambil oleh pemerintah daerah justru dengan membeli 55 unit motor untuk Dishub. Ia mempertanyakan, apakah pembelian motor tersebut benar-benar solusi dari berbagai persoalan transportasi di lapangan.

“Saya pikir itu penting ditanyakan kepada Pak Bupati, apakah solusi itu untuk atasi permasalahan yang ada di jalan. Kemudian permasalahan transportasi perhubungan itu bisa dengan beli motor untuk dishub,” ungkapnya.

“Seperti apa kajiannya, emang apa permasalahan yang mendasar akarnya sehingga bisa membeli motor,” tambahnya.

Pria yang kerap disapa Kang Yus itu menilai, apabila benar pengadaan motor berasal dari hasil efisiensi anggaran, alangkah lebih baik jika dana tersebut dialihkan untuk membenahi infrastruktur seperti drainase yang tidak berfungsi, atau memperbaiki kinerja Dishub terlebih dahulu sebelum diberi fasilitas baru.

“Ketika bicara soal efisiensi anggaran, maka arah penggunaannya harus jelas, yakni untuk kepentingan rakyat. Motor bukanlah hak dasar masyarakat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Yusfitriadi juga menyinggung hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2025/2029 yang telah digelar Kamis, (24/4/2025). Ia mengungkapkan bahwa prioritas program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor untuk periode 2025-2030 justru berfokus pada tiga sektor utama.

“Pertama adalah Dinas PUPR, terkait sarana dan prasarana jalan yang memang butuh banyak perbaikan. Kedua, Dinas Pendidikan, yang masih menyimpan banyak persoalan mulai dari pungli, kekerasan di lingkungan sekolah, hingga mutu pendidikan yang belum memuaskan. Ketiga, pelayanan publik secara umum yang juga masih menyisakan banyak masalah,” pungkasnya.***

Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel