Gedung Kesenian Kabupaten Bogor Akan Disulap, Pengamat: Bangun Ekosistem Seni, Bukan Sekadar Bangunan

BOGORTODAY.COM – Di tengah geliat pembangunan di Kabupaten Bogor, sebuah kabar menggugah semangat para pegiat budaya. Pemkab Bogor berencana merevitalisasi gedung kesenian yang berlokasi di Jalan Tegar Beriman, Kecamatan Cibinong, Jawa Barat.

Kabar itu pun disambut dengan berbagai tanggapan dari masyarakat, utamanya dari para pemerhati budaya yang selama ini mengamati nasib gedung tersebut.

Salah satu suara yang mengemuka datang dari Putra Sungkawa Padjajaran, seorang praktisi sekaligus pemerhati budaya Bogor. Ia menyambut baik langkah Pemkab Bogor, sembari mengingatkan pentingnya pembenahan yang tidak sekadar bersifat fisik.

“Syukur alhamdulillah sekarang mau ada revitalisasi,” ujar Putra saat dihubungi, Selasa (29/4/2025).

Ia menyarankan agar disiapkan juga tempat untuk bazar, karena tanpa bazar, gedung kesenian itu berinvestasi akan sepi.

Bagi Putra, revitalisasi ini adalah kesempatan besar untuk memperbaiki konsep dasar gedung kesenian tersebut. Ia mengkritik desain saat ini yang, menurutnya, lebih menyerupai gelanggang olahraga (GOR) ketimbang ruang ekspresi seni.

Ia bahkan mengusulkan agar bangunan yang ada saat ini dibongkar total dan diganti dengan gedung baru yang mengusung arsitektur khas daerah.

“Mending bongkar semua, kalau direvitalisasi perawatannya lebih berat. Lebih baik buat baru dengan arsitektur kearifan lokal yang ikonik, seperti Gedung Sate di Bandung yang menggabungkan gaya Sunda dan Belanda,” tegas Putra.

Namun, Putra mengingatkan, dalam membangun gedung baru, Pemkab Bogor harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam kemegahan berlebih yang berujung pada pemborosan energi.

“Kalau bikin bangunan jangan terlalu megah dengan banyak show up lampu, supaya tidak menjadi beban biaya listrik, kecuali kalau ada subsidi sosial dari PLN,” pesannya.

Persoalan revitalisasi tidak berhenti di ranah fisik. Putra juga mengkritisi kebijakan tarif sewa penggunaan gedung. Ia mempertanyakan logika di balik Peraturan Daerah yang mewajibkan masyarakat membayar Rp2 juta untuk penggunaan gedung selama lima jam, terutama bila pengelolaan tetap berada di tangan pemerintah.

“Kalau dikelola langsung oleh Disparbud, kenapa masyarakat harus tetap bayar sewa? Seharusnya, jika gedung kesenian ini memang dikelola pemerintah, tidak ada biaya sewa,” katanya heran.

Lebih jauh lagi, Putra menyoroti pentingnya pemberdayaan pelaku seni. Baginya, membangun gedung saja tidak cukup tanpa membangun ekosistem budaya yang hidup di dalamnya.

Dengan demikian, Putra mendorong pemerintah untuk melibatkan pamong budaya dan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan guna memperkuat pendidikan seni di kalangan pelajar. Untuk itu, ia menyarankan agar orang-orang di bidang kebudayaan diajak duduk bersama.

Intinya, menurut Putra, pembangunan saja tidak cukup, melainkan harus disertai dengan pemahaman tentang pengelolaan dan strategi agar gedung tersebut tetap ramai.

“Jangan cuma gunannya saja yang diberi anggaran untuk bagus,” tuntasnya.***

Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel