Ketua Komite SMPN 4 Gunung Putri Layangkan Surat Klarifikasi ke Disdik Kabupaten Bogor

BOGORTODAY.COM – Ketua Komite SMPN 4 Gunung Putri, Acang Suryana, melayangkan surat klarifikasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Rusliandy.

Surat tersebut berisi tanggapan terkait penonaktifan dirinya sebagai Ketua Komite sekolah yang dinilai dilakukan secara sepihak oleh Kepala Sekolah SMPN 4 Gunung Putri, Ismail.

Acang menyebut, hingga kini ia tidak pernah menerima surat resmi penonaktifan maupun pemanggilan dari pihak sekolah sebelum statusnya sebagai ketua komite dicabut.

“Saat ini komite secara sepihak dinonaktifkan oleh kepala sekolah tanpa adanya komunikasi maupun surat resmi yang saya terima,” tegas Acang, Selasa (2/7/2025).

Ia menduga, penonaktifan tersebut dilakukan untuk menutupi berbagai persoalan yang terjadi selama masa kepemimpinan Ismail sebagai kepala sekolah.

“Penonaktifan ini semata-mata hanya untuk menutupi kesalahan kepala sekolah kepada komite,” ujarnya.

Sebagai bentuk keberatan, Acang akhirnya menyampaikan surat klarifikasi kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

Dalam surat itu, ia membeberkan sejumlah persoalan yang menurutnya mencerminkan penyimpangan dalam tata kelola sekolah.

Tak Dilibatkan dalam Pembangunan dan Pengelolaan Dana

Acang menjelaskan bahwa selama menjabat sebagai Ketua Komite SMPN 4 Gunung Putri periode 2022–2025, dirinya tidak dilibatkan dalam proses pembangunan gedung sekolah. Padahal, ia menyebut telah berinisiatif membuka akses jalan menuju sekolah menggunakan dana pribadi.

Ia juga membantah tudingan bahwa komite menerima uang dari sekolah sebesar Rp 5 juta.

“Dana tersebut bukan untuk komite, tapi untuk biaya operasional penggunaan alat berat dan armada pengangkut tanah bekas pembangunan. Dana itu berasal dari vendor pembangunan,” jelasnya.

PPDB dan Iuran Sekolah Tanpa Keterlibatan Komite

Lebih lanjut, Acang memaparkan bahwa selama pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dari tahun 2022 hingga 2024, pihak komite tidak pernah dilibatkan. Komunikasi hanya dilakukan antara wali kelas dan orang tua murid tanpa melibatkan atau menyalin informasi kepada komite.

“Komite tidak pernah terlibat dalam rapat penentuan iuran sekolah, baik itu untuk seragam, rompi, maupun perlengkapan olahraga. Semua ditentukan sepihak oleh pihak sekolah,” ungkapnya.

Study Tour dan Dana Perpisahan Tanpa Koordinasi

Tak hanya soal PPDB, Acang juga menyoroti kegiatan study tour sekolah yang menurutnya dilaksanakan tanpa sepengetahuan maupun persetujuan dari pihak komite. Bahkan kegiatan tersebut dilakukan lebih awal dari jadwal yang semestinya.

“Study tour ke Bandung yang seharusnya digelar September 2025, justru dipercepat ke Juni 2025 tanpa informasi ke komite,” bebernya.

Acang juga menyoroti adanya iuran perpisahan sebesar Rp 1 juta per siswa. Namun, dari jumlah tersebut, orang tua hanya menerima pengembalian sebesar Rp 550 ribu, dan lagi-lagi, komite tidak dilibatkan dalam pengelolaan dana tersebut.

Minta Disdik Lakukan Evaluasi

Dengan adanya surat klarifikasi ini, Acang berharap Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja kepala sekolah SMPN 4 Gunung Putri dan memberikan kejelasan atas dugaan penyimpangan yang terjadi.

“Kami berharap ada peninjauan kembali atas keputusan sepihak ini, dan agar mekanisme kerja sama antara sekolah dan komite bisa berjalan secara transparan sesuai aturan,” tutupnya.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak SMPN 4 Gunung Putri maupun Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor terkait tanggapan atas surat klarifikasi tersebut.***

Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel