Anggaran Rp20 Miliar Disiapkan, DPRD Kota Bogor Minta Pemkot Tuntaskan Longsor Batutulis

BOGORTODAY.COM – Badang Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bogor terus melakukan pembahasan terkait perubahan KUA-PPAS 2025 dengan Pemerintah Kota Bogor. Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, M. Rusli Prihatevy, menegaskan dalam rapat Banggar yang diselenggarakan, Rabu (9/7/2025) bahwa Pemerintah Kota Bogor harus segera menyelesaikan persoalan longsor di daerah Batutulis.

Rusli meminta PUPR Kota Bogor untuk segera menjalankan skenario perbaikan longsor Batutulis. Sebab, jika menunggu pengadaan lahan untuk membuat akses baru, maka akses warga akan semakin terbatas dan ini menyebabkan permasalahan yang lain. Seperti terhambatnya sektor ekonomi, menjadi masalah sosial baru dan terisolasinya wilayah kecamatan Bogor Selatan.

“Belanja tanah kan tidak semerta-merta bisa keluar, harus ada perencanaan. Kondisi Batutulis ini butuh penanganan cepat. Sehingga kami meminta PUPR untuk segera menyiapkan skenario perbaikan,” kata Rusli.

Berdasarkan hasil pemaparan dari Pemkot Bogor, terdapat tiga skenario perbaikan yang bisa dijalankan, salah satunya adalah pembuatan jembatan bailey. Sehingga Rusli meminta kepada PUPR Kota Bogor untuk segera mengeksekusi program yang sudah disusun di tahun 2025 ini dengan cepat dan tepat.

Sebab, menurut Rusli masyarakat di Kecamatan Bogor Selatan sudah cukup menderita. Sehingga anggaran Rp20 miliar yang disiapkan berdasarkan studi kelayakan yang telah dilakukan untuk pembangunan jembatan bailey bisa segera dilaksanakan.

“Oleh karena waktu yang betul-betul mepet ini perlu dimaksimalkan dengan baik, mudah-mudahan 2025 ini bisa selesai persoalan batu tulis. Kan kalau hari ini belanja lahan 2025 belum tentu bisa langsung dieksekusi. sehingga jembatan jalan dulu, proses untuk belanja lahan dan sebagainya silahkan itu dilanjutkan nanti untuk 2026-nya,” terang Rusli.

Secara paralel, PUPR Kota Bogor juga didorong untuk bisa menyelesaikan kajian dan studi kelayakan pengadaan lahan dan pembuatan infrastruktur baru yang diperkirakan baru bisa terealisasikan di tahun 2026 atau 2027 dengan memakan anggaran Rp50 miliar, sebab masih harus menunggu kepastian dari pemerintah Provinsi Jawa Barat.