Ia khawatir aparat malah sibuk mencari orang yang bisa “dijadikan korban”. Fokus mereka bisa saja bergeser dari tugas utama menjadi upaya meraup imbalan.
Wakil Ketua Pertama Komite Keamanan dan Anti-Korupsi Duma Negara, Mikhail Starshinov, juga ikut mengkritik. Ia mempertanyakan kenapa kebijakan ini hanya diterapkan di Rostov saja.
Starshinov juga menyangsikan sumber dana untuk membayar imbalan. Ia bertanya-tanya, apakah sekarang polisi boleh menyimpan uang suap asalkan dilaporkan?
Meskipun menuai kritik, pihak Direktorat Wilayah Rostov tetap melanjutkan program ini. Melalui kanal Telegram resmi, mereka menginformasikan bahwa sejumlah petugas sudah menerima hadiah uang tunai.
Salah satunya adalah Tural Safarov, polisi lalu lintas yang memperoleh 30.000 rubel atau sekitar Rp6 juta. Ia mendapatkan hadiah itu setelah menolak dan melaporkan upaya suap terhadap dirinya.
Kebijakan ini memunculkan pertanyaan besar: apakah ini cara ampuh untuk menekan korupsi? Atau justru berisiko membuka jalan untuk praktik pemerasan baru?
Hingga kini, belum ada jawaban pasti. Namun satu hal yang tak terbantahkan, kebijakan ini telah memantik diskusi nasional soal batas antara integritas dan penyimpangan.(mg2)
Sumber: merdeka.com
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
====================================== ====================================
