Tolak Suap, Dapat Uang: Cara Baru Polisi di Rusia Lawan Korupsi 

BOGORTODAY.COM – Tolak Suap jadi senjata baru pemerintah daerah di Rostov, Rusia, dalam upaya melawan korupsi di kepolisian. Mereka memberi hadiah uang kepada petugas yang menolak suap, sebanding dengan nominal suap yang ditawarkan.

Di Rusia, praktik suap di kalangan penegak hukum sudah sering terjadi. Bagi masyarakat, perilaku korup di institusi kepolisian seperti menjadi bagian dari keseharian. 

Namun, kebijakan baru dari Direktorat Utama Kementerian Dalam Negeri di Rostov ini justru menimbulkan tanda tanya. Banyak warga yang heran, bahkan merasa waswas terhadap langkah tersebut. 

Kebijakan ini dianggap sebagai pendekatan unik untuk memperkuat komitmen polisi dalam menolak korupsi. Seperti dilansir dari Oddity Central pada Sabtu (19/7/2025), program ini menarik perhatian luas. 

Kepala Direktorat Utama di wilayah Rostov, Alexander Rechitsky, menjelaskan kebijakan ini secara langsung. Ia menyebut uang imbalan akan diberikan kepada polisi yang menolak suap dan melaporkannya. 

Nominal yang diberikan sama seperti jumlah suap yang coba disodorkan. Jika ada seseorang memberi suap 30.000 rubel, dan petugas menolak lalu melapor, maka ia berhak menerima jumlah itu secara legal. 

Sementara itu, si pemberi suap akan diproses secara hukum. Mereka akan dijerat Pasal 291 KUHP Federasi Rusia tentang pemberian suap. 

Meski tujuannya untuk menumbuhkan integritas, publik menanggapi kebijakan ini dengan pandangan beragam. Beberapa bahkan menganggap program ini rawan disalahgunakan. 

Sejumlah anggota parlemen menyuarakan kekhawatirannya. Mereka melihat celah dalam sistem yang bisa dimanfaatkan oknum tak bertanggung jawab. 

Anggota parlemen Rostov, Andrei Alshevskikh, memberikan peringatan. Menurutnya, bisa saja ada polisi yang awalnya menerima suap diam-diam, lalu berpura-pura jadi pahlawan demi mendapatkan bonus. 

Ia khawatir aparat malah sibuk mencari orang yang bisa “dijadikan korban”. Fokus mereka bisa saja bergeser dari tugas utama menjadi upaya meraup imbalan. 

Wakil Ketua Pertama Komite Keamanan dan Anti-Korupsi Duma Negara, Mikhail Starshinov, juga ikut mengkritik. Ia mempertanyakan kenapa kebijakan ini hanya diterapkan di Rostov saja. 

Starshinov juga menyangsikan sumber dana untuk membayar imbalan. Ia bertanya-tanya, apakah sekarang polisi boleh menyimpan uang suap asalkan dilaporkan? 

Meskipun menuai kritik, pihak Direktorat Wilayah Rostov tetap melanjutkan program ini. Melalui kanal Telegram resmi, mereka menginformasikan bahwa sejumlah petugas sudah menerima hadiah uang tunai. 

Salah satunya adalah Tural Safarov, polisi lalu lintas yang memperoleh 30.000 rubel atau sekitar Rp6 juta. Ia mendapatkan hadiah itu setelah menolak dan melaporkan upaya suap terhadap dirinya. 

Kebijakan ini memunculkan pertanyaan besar: apakah ini cara ampuh untuk menekan korupsi? Atau justru berisiko membuka jalan untuk praktik pemerasan baru? 

Hingga kini, belum ada jawaban pasti. Namun satu hal yang tak terbantahkan, kebijakan ini telah memantik diskusi nasional soal batas antara integritas dan penyimpangan.(mg2) 

Sumber: merdeka.com 

Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel